Mendikdasmen Tegaskan Larangan HP di SMA Perlu Bahasan Lintas Kementerian, Orang Tua Diminta Tak Lepas Tangan

Reporter: Adi Candra |

Editor: Adi Candra |

Minggu , 23 Nov 2025 - 18:00

Mendikdasmen Tegaskan Larangan HP di SMA Perlu Bahasan Lintas Kementerian, Orang Tua Diminta Tak Lepas Tangan-ist/net-

Tanpa pendampingan, anak mudah terjerumus ke konten negatif, termasuk kekerasan digital dan perundungan (bullying) yang kini marak di media sosial.

Bullying Digital Menggila, Pendidikan Karakter Jadi Prioritas

Mu’ti mendorong seluruh pihak—guru, orang tua, sekolah, tokoh masyarakat—untuk bersama-sama membangun “kesalehan digital” pada anak. Ia menegaskan bahwa teknologi harus dipakai untuk hal bermanfaat, bukan merusak.

Hal serupa disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Tengah, Sumarno, yang menyebut keluhan orang tua tentang siswa membawa HP telah menjadi bagian dari evaluasi pemerintah daerah.

“Bullying kini banyak terjadi di media sosial lewat gadget. Semua permasalahan ini menjadi bahan evaluasi.” — Sumarno

Koordinasi Kebijakan & Inovasi Teknologi sebagai Solusi

Ketua PWM Jawa Tengah, Dr. Tafsir, menilai kebijakan larangan HP sangat sensitif dan harus dikomunikasikan dengan baik. Ia mengingatkan agar aturan tidak disalahartikan sebagai pembatasan berlebihan.

“Semua komponen perlu berdiskusi. Jangan sampai niat baik justru dianggap pelanggaran.”

Sebagai alternatif, Tafsir mendorong sekolah memakai teknologi lain seperti smart TV atau perangkat pembelajaran lain yang lebih terkendali.

Sementara itu, Rektor UMKU, Dr. Edy Soesanto, menyampaikan bahwa UMKU dengan tagline Go Better akan terus menjadi wadah gagasan dan pusat edukasi bagi generasi muda.

Kesimpulan: Larangan HP Bukan Sekadar Aturan, Tapi Perlu Gerakan Nasional

Dinamika penggunaan HP di sekolah kini memasuki fase penting. Pemerintah diminta tidak terburu-buru, sementara orang tua didorong untuk aktif membimbing anak di rumah. Tanpa kolaborasi lintas kementerian dan peran keluarga, larangan HP hanya akan menjadi aturan tanpa makna.

Semua pihak sepakat: pendidikan digital anak adalah tanggung jawab bersama.

mendikdasmen tegaskan larangan hp di sma perlu bahasan lintas kementerian, orang tua diminta tak lepas tangan                            rel, bacakoran.co – wacana pelarangan siswa sekolah menengah atas (sma) membawa telepon genggam (hp) ke sekolah kembali menguat.
namun demikian menteri pendidikan dasar dan menengah (mendikdasmen) ri, abdul mu'ti, memastikan bahwa kebijakan tersebut belum akan diterapkan sebelum melalui pembahasan komprehensif di tingkat pemerintah pusat. 
ia menegaskan bahwa keputusan ini membutuhkan koordinasi lintas kementerian agar tidak menimbulkan persoalan baru.
pernyataan ini disampaikan mu’ti saat menghadiri refleksi milad ke-113 muhammadiyah dan milad ke-27 universitas muhammadiyah kudus (umku) pada sabtu, 22 november.
baca juga:bupati joncik muhammad hadiri sarasehan ikl4l jakarta: tegaskan kolaborasi untuk membangun empat lawang madani
baca juga:iphone 18 pro makin futuristik! kamera selfie 24mp & layar tanpa notch resmi terungkap
butuh bahasan lintas kementerian, tak bisa diputuskan sepihak
mendikdasmen menyebutkan bahwa praktik larangan hp sebenarnya sudah diterapkan di banyak sekolah dasar (sd). namun, untuk jenjang sma, situasinya jauh lebih kompleks sehingga membutuhkan kajian mendalam.
menurut mu’ti, kebijakan ini menyangkut banyak aspek—dari regulasi pendidikan, perlindungan anak, penggunaan teknologi, hingga kesiapan sekolah—sehingga pemerintah pusat tidak bisa langsung mengesahkan tanpa mendengar pandangan kementerian terkait.
“larangan hp di sekolah harus dikaji lintas kementerian. jangan sampai kebijakan diterapkan, tapi menimbulkan masalah baru.” — abdul mu’ti
ia juga menegaskan bahwa pemerintah pusat hanya mengatur durasi belajar, sementara penerapan lima atau enam hari sekolah sepenuhnya hak pemerintah daerah.
fokus terbesar justru ada di rumah: orang tua diminta tak lepas tangan
abdul mu’ti menegaskan bahwa larangan hp di sekolah bukan satu-satunya solusi. menurutnya, justru kebiasaan anak di rumah jauh lebih menentukan. sebagian besar waktu anak dihabiskan di lingkungan keluarga, sehingga pengawasan orang tua menjadi penentu utama.
“yang lebih penting adalah kebiasaan penggunaan hp di rumah. itu sering tidak diperhatikan orang tua.”
tanpa pendampingan, anak mudah terjerumus ke konten negatif, termasuk kekerasan digital dan perundungan (bullying) yang kini marak di media sosial.
bullying digital menggila, pendidikan karakter jadi prioritas
mu’ti mendorong seluruh pihak—guru, orang tua, sekolah, tokoh masyarakat—untuk bersama-sama membangun “kesalehan digital” pada anak. ia menegaskan bahwa teknologi harus dipakai untuk hal bermanfaat, bukan merusak.
hal serupa disampaikan sekretaris daerah (sekda) jawa tengah, sumarno, yang menyebut keluhan orang tua tentang siswa membawa hp telah menjadi bagian dari evaluasi pemerintah daerah.
“bullying kini banyak terjadi di media sosial lewat gadget. semua permasalahan ini menjadi bahan evaluasi.” — sumarno
koordinasi kebijakan & inovasi teknologi sebagai solusi
ketua pwm jawa tengah, dr. tafsir, menilai kebijakan larangan hp sangat sensitif dan harus dikomunikasikan dengan baik. ia mengingatkan agar aturan tidak disalahartikan sebagai pembatasan berlebihan.
“semua komponen perlu berdiskusi. jangan sampai niat baik justru dianggap pelanggaran.”
sebagai alternatif, tafsir mendorong sekolah memakai teknologi lain seperti smart tv atau perangkat pembelajaran lain yang lebih terkendali.
sementara itu, rektor umku, dr. edy soesanto, menyampaikan bahwa umku dengan tagline go better akan terus menjadi wadah gagasan dan pusat edukasi bagi generasi muda.
kesimpulan: larangan hp bukan sekadar aturan, tapi perlu gerakan nasional
baca juga:flagship penghancur! xiaomi 17 ultra hadir dengan kamera 200mp terbaru
baca juga:nggak perlu mahal! 5 hp rp1 jutaan dengan memori 256gb yang kencang banget
dinamika penggunaan hp di sekolah kini memasuki fase penting. pemerintah diminta tidak terburu-buru, sementara orang tua didorong untuk aktif membimbing anak di rumah. tanpa kolaborasi lintas kementerian dan peran keluarga, larangan hp hanya akan menjadi aturan tanpa makna.
semua pihak sepakat: pendidikan digital anak adalah tanggung jawab bersama.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran KORAN REL 26 NOVEMBER 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan