Guru ASN Dipindahkan ke Sekolah Swasta, Padahal Swasta Tak Bisa Rekrut ASN — Ada Apa Dengan Kebijakan Ini?

Reporter: Adi Candra |

Editor: Adi Candra |

Selasa , 09 Dec 2025 - 18:00

Guru ASN Dipindahkan ke Sekolah Swasta, Padahal Swasta Tak Bisa Rekrut ASN — Ada Apa Dengan Kebijakan Ini?-ist/net-

guru asn dipindahkan ke sekolah swasta, padahal swasta tak bisa rekrut asn — ada apa dengan kebijakan ini?                            rel, bacakoran.co – dunia pendidikan kembali diramaikan oleh kebijakan yang dianggap janggal dan tidak masuk akal. 
pada rapat komisi x dpr ri tanggal 26 november 2025, kemendikdasmen menegaskan bahwa formasi asn—baik pns maupun pppk—hanya dibuka untuk sekolah negeri, bukan sekolah swasta.
namun yang membingungkan, di saat sekolah swasta tidak boleh membuka formasi asn, pemerintah justru memfasilitasi pemindahan guru asn dari sekolah negeri ke sekolah swasta.
kebijakan dua arah ini memicu kontroversi dan pertanyaan besar: mengapa sekolah swasta tidak boleh merekrut asn, tetapi menjadi lokasi penempatan guru asn?
baca juga:hak jawab pt bank tabungan negara (persero) tbk terkait berita
baca juga:messi abaikan portugal dalam bursa rival juara
???? kebijakan resmi: swasta tidak dapat formasi asn
kemendikdasmen menegaskan bahwa secara regulasi, asn hanya direkrut untuk sekolah negeri. sekolah swasta, meskipun kekurangan guru, tidak bisa mengajukan formasi pppk maupun pns karena tidak berada dalam struktur kepegawaian pemerintah.
artinya:
guru swasta tidak bisa ikut seleksi pppk formasi sekolah swasta
formasi asn nasional hanya ditujukan untuk sekolah negeri
sekolah swasta tidak memiliki hak mengusulkan kebutuhan asn
tetapi anehnya, guru asn negeri dapat dipindahkan ke sekolah swasta.
❓ lalu mengapa guru asn dipindahkan ke swasta?
menurut pemerintah, pemindahan guru negeri ke swasta dilakukan dengan alasan:
menutupi kekurangan guru di sekolah swasta
memeratakan kualitas pendidik antar lembaga
mengoptimalkan penempatan guru yang overload di wilayah tertentu
namun alasan ini menimbulkan persoalan logis: jika swasta dianggap penting hingga membutuhkan guru asn, mengapa mereka tidak diberi hak merekrut asn?
langkah ini dinilai tidak konsisten karena sekolah swasta hanya menjadi tempat penempatan, tanpa diberi kewenangan struktural untuk membangun kualitas tenaga pengajar secara mandiri.
???? kritik mengalir: kebijakan dianggap diskriminatif
banyak pihak menilai kebijakan ini bukan solusi, melainkan sumber masalah baru.
1. guru swasta tidak bisa akses formasi asn
guru yang mengabdi 10–20 tahun di swasta tetap tidak bisa ikut seleksi pppk formasi sekolah swasta. mereka kehilangan kesempatan, sementara guru asn negeri justru masuk ke sekolah swasta.
2. hanya menambal masalah, tidak menyelesaikan akar persoalan
pemindahan guru asn negeri hanya memperbaiki angka kekurangan guru. tidak menyentuh:
status kerja guru swasta
perlindungan kerja
jenjang karier
kesejahteraan
guru swasta tetap tetap honorer, tanpa adanya perbaikan struktural.
3. kesenjangan kesejahteraan melebar
guru asn yang dipindahkan tetap menerima hak asn:
gaji
tunjangan
kepastian karier
sementara guru swasta di sekolah yang sama tetap menerima gaji kecil, tanpa jaminan.
4. honorer swasta semakin terdesak
dengan hadirnya guru asn pindahan, guru honorer swasta berpotensi kehilangan jam mengajar atau bahkan posisi.
⚠️ dampak besar bagi dunia pendidikan
kebijakan ini membawa banyak konsekuensi serius:
1. karier guru swasta terblokir total
walau kompeten, guru swasta tidak bisa menjadi asn karena tidak ada formasi untuk mereka.
2. hilangnya lapangan kerja
kehadiran guru asn di sekolah swasta dapat mengurangi porsi mengajar guru yang sudah lebih dulu mengabdi.
3. ketidakpastian jangka panjang
guru swasta tidak mendapat kepastian karier, sementara guru asn pindahan memiliki status jelas.
bagi banyak pihak, ini seperti menyandingkan dua kelas tenaga pendidik dalam satu ruang kerja—dengan ketimpangan hak dan kesejahteraan yang sangat jauh.
kebijakan janggal yang perlu dievaluasi
pemindahan guru asn negeri ke sekolah swasta tanpa membuka formasi asn untuk swasta telah menimbulkan banyak kritik. kebijakan ini dinilai:
diskriminatif
tidak adil bagi guru honorer swasta
tidak memberikan solusi jangka panjang
memperlebar jurang kesejahteraan
jika pemerintah ingin memperbaiki kualitas pendidikan nasional, maka diperlukan kebijakan yang memberikan akses setara bagi seluruh guru, baik negeri maupun swasta, terhadap jalur karier asn dan kesejahteraan yang layak.
baca juga:timnas putri indonesia berpeluang lolos semifinal
baca juga:rayakan puncak hari disabilitas internasional 2025
guru swasta tidak meminta keistimewaan—mereka hanya meminta kesempatan yang sama.