Mendikdasmen Pastikan Sekolah Terdampak Bencana di Sumatera Tak Wajib Gelar Ujian: Pembelajaran Dibuat Fleksib

Reporter: Adi Candra |

Editor: Adi Candra |

Rabu , 10 Dec 2025 - 19:30

Mendikdasmen Pastikan Sekolah Terdampak Bencana di Sumatera Tak Wajib Gelar Ujian: Pembelajaran Dibuat Fleksibel-ist/net-

Rel, Bacakoran.co – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menegaskan bahwa sekolah-sekolah yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tidak diwajibkan menyelenggarakan Ujian Akhir Semester (UAS) maupun tes evaluasi lainnya.

Dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI yang disiarkan daring pada Senin (8/12/2025), Mu’ti menyampaikan bahwa kebijakan penyelenggaraan tes sepenuhnya diserahkan kepada sekolah dan pemerintah daerah (Pemda) sesuai kondisi masing-masing.

“Sekolah juga tidak harus menyelenggarakan tes. Itu kebijakan masing-masing sekolah,” tegas Mu’ti.

Kondisi Kerusakan Berbeda, Kebijakan Tidak Bisa Disamaratakan

Mu’ti menjelaskan bahwa tingkat kerusakan infrastruktur dan kondisi pembelajaran di daerah terdampak sangat bervariasi. Karena itu, pemerintah pusat tidak membuat aturan khusus atau seragam terkait pelaksanaan pembelajaran maupun penilaian akademik.

“Keadaan di lapangan sangat bervariasi sehingga kebijakan kami serahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah yang lebih mengetahui situasi,” ujarnya.

Pembelajaran Darurat Mulai 8 Desember 2025

Kemendikdasmen telah mengarahkan berbagai pola pembelajaran darurat yang disesuaikan dengan dampak kerusakan di setiap wilayah.

Pendekatan yang diterapkan antara lain:

Pendirian ruang kelas sementara

Penempatan siswa ke sekolah sekitar yang tidak terdampak

Pengaktifan jadwal pembelajaran fleksibel

mendikdasmen pastikan sekolah terdampak bencana di sumatera tak wajib gelar ujian: pembelajaran dibuat fleksib                            rel, bacakoran.co – menteri pendidikan dasar dan menengah (mendikdasmen) abdul mu'ti menegaskan bahwa sekolah-sekolah yang terdampak bencana di aceh, sumatera utara, dan sumatera barat tidak diwajibkan menyelenggarakan ujian akhir semester (uas) maupun tes evaluasi lainnya.
dalam rapat kerja bersama komisi x dpr ri yang disiarkan daring pada senin (8/12/2025), mu’ti menyampaikan bahwa kebijakan penyelenggaraan tes sepenuhnya diserahkan kepada sekolah dan pemerintah daerah (pemda) sesuai kondisi masing-masing.
“sekolah juga tidak harus menyelenggarakan tes. itu kebijakan masing-masing sekolah,” tegas mu’ti.
kondisi kerusakan berbeda, kebijakan tidak bisa disamaratakan
baca juga:kejari empat lawang paparkan capaian kinerja pidsus dan intelijen sepanjang 2025
baca juga:peringati hakordia, kejari empat lawang gelar lomba pidato tingkat pelajar
mu’ti menjelaskan bahwa tingkat kerusakan infrastruktur dan kondisi pembelajaran di daerah terdampak sangat bervariasi. karena itu, pemerintah pusat tidak membuat aturan khusus atau seragam terkait pelaksanaan pembelajaran maupun penilaian akademik.
“keadaan di lapangan sangat bervariasi sehingga kebijakan kami serahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah yang lebih mengetahui situasi,” ujarnya.
pembelajaran darurat mulai 8 desember 2025
kemendikdasmen telah mengarahkan berbagai pola pembelajaran darurat yang disesuaikan dengan dampak kerusakan di setiap wilayah.
pendekatan yang diterapkan antara lain:
pendirian ruang kelas sementara
penempatan siswa ke sekolah sekitar yang tidak terdampak
pengaktifan jadwal pembelajaran fleksibel
penggunaan modul pembelajaran kedaruratan
pendampingan guru dan relawan pendidikan di tenda pengungsian
“pendampingan terus dilakukan untuk membantu proses pembelajaran di tenda,” kata mu’ti.
52 kabupaten/kota belum bisa gelar pembelajaran normal
mu’ti juga mengungkapkan fakta terbaru terkait kondisi pendidikan di wilayah terdampak banjir bandang dan longsor. sebanyak 52 kabupaten/kota di aceh, sumut, dan sumbar masih mengalami gangguan pembelajaran.
rinciannya:
aceh
15 kabupaten/kota belum dapat melaksanakan pembelajaran sama sekali.
sumatera utara
2 daerah belum bisa menggelar pembelajaran.
2 sekolah baru bisa menjalankan sebagian proses belajar.
sumatera barat
mayoritas sekolah sudah mulai beroperasi kembali,
namun 93 sekolah di kabupaten agam masih fokus pemulihan hingga 22 desember 2025.
selain itu, mu’ti meninjau langsung dampak kerusakan di beberapa sekolah, termasuk smp negeri 1 tanjung raya, yang dihantam banjir dan mengalami kerusakan parah.
penegasan: tidak ada paksaan tes, kesehatan dan keselamatan prioritas
dengan kondisi yang sangat dinamis, mendikdasmen kembali menegaskan bahwa fokus utama pemerintah adalah keselamatan dan kelancaran pemulihan pembelajaran, bukan memaksakan ujian formal.
keputusan ini disambut baik karena dianggap relevan dan manusiawi, mengingat ribuan siswa dan guru masih berjuang memulihkan kondisi pascabencana.
kebijakan fleksibel ini menjadi bukti bahwa pemerintah memberi ruang kepada sekolah dan pemda untuk menentukan langkah terbaik dalam pemulihan pendidikan.
baca juga:pentani dan petrnak wajin tau! ruu kuhap resmi jadi undang-undang, berlaku mulai 2 januari 2026
baca juga:macet panjang patok terowongan tebing tinggi, pengendara keluhkan proyek jalan berulang
dengan puluhan ribu siswa terdampak, langkah ini dianggap paling realistis untuk menjaga keberlangsungan pembelajaran tanpa membebani sekolah yang masih dalam masa pemulihan.