Optimalisasi Program dan Komitmen Pemerintah

REL, Palembang - Pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel, Agus Fatoni, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Sumatera Selatan. Acara ini berlangsung di Ballroom Hotel Beston Palembang. Rakor tersebut menghadirkan berbagai narasumber terkemuka dalam bidangnya.

Fatoni menegaskan bahwa rakor ini bertujuan untuk membahas kebijakan masa lalu dan masa depan, mengevaluasi kinerja yang telah dilakukan, mengatur penganggaran, dan mencari solusi untuk setiap masalah yang dihadapi. Dia juga mengajak kabupaten/kota untuk mendukung Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) PPPA di wilayah mereka guna memastikan perlindungan anak dan perempuan dapat dijalankan dengan baik.

Dalam upayanya untuk mengoptimalkan PPPA, Fatoni menekankan pentingnya dukungan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Dia juga menyoroti pentingnya peran perempuan dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dengan menyatakan bahwa perempuan berkualitas akan membawa dampak positif pada anak-anak dan masyarakat secara keseluruhan.

Pemerintah Provinsi Sumsel telah menetapkan lima program prioritas, termasuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), persiapan pemilihan kepala daerah (pilkada), penanganan stunting, serta pengentasan kemiskinan ekstrem. Fatoni menekankan bahwa program-program tersebut juga memperhatikan kesejahteraan perempuan dan anak-anak.

BACA JUGA:Operasi Pasar Murah Digelar di Kantor BPKP Sumsel

BACA JUGA:OPD Urunan Bangun Destinasi Wisata Curup Maung

Kadis PPPA, Fitriana, S.Sos., M.Si., melaporkan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berkomitmen untuk memberikan peluang sebesar-besarnya bagi kaum perempuan untuk berpartisipasi secara proporsional dalam pembangunan dan perlindungan anak. Upaya-upaya telah dilakukan untuk memastikan perlindungan hak-hak anak dan perempuan serta membangun sistem data gender dan anak yang kuat untuk mendukung perencanaan kebutuhan pembangunan.

Dalam kesempatan tersebut, Fitriana juga menyampaikan bahwa pembangunan penyelenggaraan urusan PPPA di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2023 menunjukkan hasil yang sangat baik. Hal ini mencerminkan komitmen yang kuat dari pemerintah untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam semua aspek kehidupan.

Rapat Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini tidak hanya menjadi wadah untuk pembahasan kebijakan, tetapi juga sebagai momentum untuk memperkuat komitmen pemerintah dan seluruh stakeholder dalam mewujudkan perlindungan dan pemberdayaan yang lebih baik bagi perempuan dan anak-anak di Sumatera Selatan. (*)