Koalisi Pers Sumsel Tolak Draf RUU Penyiaran

Reporter: Adi Candra |

Editor: Mael |

Rabu , 29 May 2024 - 21:27

AKSI: Puluhan massa dari Koalisi Pers Sumatera Selatan (Sumsel) turun ke jalan menggelar aksi damai di halaman Kantor DPRD Sumsel, Rabu (29/5/2024). Foto: dok/ist--

REL, Palembang - Puluhan massa dari Koalisi Pers Sumatera Selatan (Sumsel) turun ke jalan menggelar aksi damai di halaman Kantor DPRD Sumsel, Rabu (29/5/2024).

Aksi ini merupakan bentuk penolakan tegas terhadap draf revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran yang dinilai mengancam kemerdekaan pers dan kebebasan berpendapat.

Gerakan ini bukan aksi tunggal, melainkan bagian dari gelombang protes yang meluas di berbagai daerah di Indonesia.

Draf RUU Penyiaran yang dianggap bermasalah ini menuai kecaman dari berbagai pihak, termasuk jurnalis, akademisi, dan aktivis masyarakat sipil.

Salah satu poin krusial yang disorot adalah mengenai Standar Isi Siaran (SIS) dalam draf revisi RUU Penyiaran. Aturan ini dikhawatirkan akan membatasi ruang jurnalistik, memberangus liputan investigasi, dan memperkuat kontrol pemerintah atas media massa.

"Apa yang sedang terjadi saat ini di DPR sangat bertolak belakang dengan semangat demokrasi," tegas Oktaf Ryadi, kordinator lapangan aksi dan tokoh senior PWI Sumsel.

"Kami tolak tegas draf yang berpotensi membelenggu hak masyarakat untuk memperoleh informasi!"

Kekhawatiran Koalisi Pers Sumsel semakin diperkuat dengan pasal-pasal yang dinilai tidak sinkron dan kontraproduktif.

Contohnya, Pasal 30 E ayat 2 dan 4 yang mewajibkan lembaga penyiaran radio melakukan analog switch off pada tahun 2028.

Hal ini bertentangan dengan pasal sebelumnya yang menyebutkan bahwa digitalisasi harus dilakukan secara alamiah dan terencana.

koalisi pers sumsel tolak draf ruu penyiaran                             rel, palembang - puluhan massa dari koalisi pers sumatera selatan (sumsel) turun ke jalan menggelar aksi damai di halaman kantor dprd sumsel, rabu (29/5/2024). 
aksi ini merupakan bentuk penolakan tegas terhadap draf revisi rancangan undang-undang (ruu) penyiaran yang dinilai mengancam kemerdekaan pers dan kebebasan berpendapat.
gerakan ini bukan aksi tunggal, melainkan bagian dari gelombang protes yang meluas di berbagai daerah di indonesia. 
draf ruu penyiaran yang dianggap bermasalah ini menuai kecaman dari berbagai pihak, termasuk jurnalis, akademisi, dan aktivis masyarakat sipil.
baca juga:hepy – efsi nyatakan siap maju pilkada pagaralam
baca juga:kungker presiden, 1000 aparat gabungan diterjunkan
salah satu poin krusial yang disorot adalah mengenai standar isi siaran (sis) dalam draf revisi ruu penyiaran. aturan ini dikhawatirkan akan membatasi ruang jurnalistik, memberangus liputan investigasi, dan memperkuat kontrol pemerintah atas media massa.
"apa yang sedang terjadi saat ini di dpr sangat bertolak belakang dengan semangat demokrasi," tegas oktaf ryadi, kordinator lapangan aksi dan tokoh senior pwi sumsel. 
"kami tolak tegas draf yang berpotensi membelenggu hak masyarakat untuk memperoleh informasi!"
kekhawatiran koalisi pers sumsel semakin diperkuat dengan pasal-pasal yang dinilai tidak sinkron dan kontraproduktif. 
baca juga:pencurian pipa tubing pt pertamina hulu rokan berhasil diungkap: tiga pelaku ditangkap di pali
baca juga:pemkab empat lawang akan buka 500 formasi pppk dan cpns
contohnya, pasal 30 e ayat 2 dan 4 yang mewajibkan lembaga penyiaran radio melakukan analog switch off pada tahun 2028. 
hal ini bertentangan dengan pasal sebelumnya yang menyebutkan bahwa digitalisasi harus dilakukan secara alamiah dan terencana.
"ruu ini bukan hanya mengancam kemerdekaan pers, tapi juga kreativitas masyarakat di ruang digital, termasuk para content creator di sumsel," ungkap bubun kurniadi, koordinator aksi dari aji palembang. 
"kebebasan berekspresi dan berkesenian pun terancam dibungkam!"
lebih jauh, koalisi pers sumsel menilai revisi uu penyiaran ini berpotensi membuka celah bagi sensor konten internet, melegalkan konglomerasi media, dan mengekang kontrol sosial.
menyikapi hal tersebut, koalisi pers sumsel mendesak dpr dan pemerintah untuk mempertimbangkan ulang draf revisi ruu penyiaran. 
mereka juga menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersatu menolak revisi yang dinilai berbahaya bagi demokrasi dan kebebasan pers ini.
"mari kita jaga demokrasi, jaga kemerdekaan pers, dan tolak revisi ruu penyiaran yang bermasalah ini!" seru para pengunjuk rasa.
aksi damai koalisi pers sumsel ini menjadi bukti bahwa masyarakat sipil tidak tinggal diam terhadap upaya-upaya yang berpotensi meredupkan demokrasi dan kebebasan pers. 
perjuangan ini perlu terus digelorakan agar suara rakyat didengar dan hak-hak fundamental mereka dilindungi. (*)