Fokus pada Kesehatan dan Ketenagakerjaan

TERIMA: Sekda Sumsel, Ir. S.A Supriono, menerima kunjungan kerja Komisi IX DPR RI dalam rangka reses masa persidangan II tahun 2023-2024 di Auditorium Bina Praja Pemprov Sumsel pada Rabu (6/12/2023). Foto: dok/ist--

REL, Palembang - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Ir. S.A Supriono, menerima kunjungan kerja Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) dalam rangka reses masa persidangan II tahun 2023-2024. Pertemuan ini berlangsung di Auditorium Bina Praja Pemprov Sumsel pada Rabu (6/12/2023).

Dalam sambutannya, Supriono berharap agar Komisi IX DPR RI dapat memberikan masukan terkait program kerja di Sumsel, khususnya terkait perkembangan kesehatan dan ketenagakerjaan. 

"Kami mengharapkan dengan kunjungan kerja ini, dapat menyerap aspirasi masyarakat serta memberikan masukan terkait perkembangan Kesehatan dan ketenagakerjaan di Sumsel," ungkap Supriono.

Pentingnya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Sumsel menjadi sorotan. Supriono menekankan indikator seperti jumlah kematian Ibu, kematian bayi, dan prevalensi stunting. Ia mengungkapkan penurunan angka kematian Ibu dan bayi dari tahun 2021 ke tahun 2022, serta penurunan prevalensi stunting dari 24,8% menjadi 18,6% pada tahun yang sama.

BACA JUGA:Musim paceklik, Siaga Poskamling

Dalam konteks Jaminan Kesehatan, Sekda Supriono mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, yang menegaskan kewajiban Pemerintah Daerah untuk mengintegrasikan Jaminan Kesehatan ke dalam Program Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan. 

Pemprov Sumsel juga aktif dalam upaya meningkatkan cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Anggaran sebesar Rp.96.393.506.274 telah dialokasikan untuk kontribusi PBI-JK bagi 2.777.700 jiwa penduduk Sumsel.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Hj Kurniasih Mufidayanti, menjelaskan bahwa kunjungan tersebut bertujuan untuk menggali informasi realisasi program dan alokasi anggaran yang dibiayai APBN. Pihaknya juga melakukan pemetaan permasalahan masyarakat dan memonitor pelaksanaan program instansi mitra di Sumsel.

"Kami akan menyerap aspirasi masyarakat Sumsel terkait proses legislasi dan perumusan kebijakan pemerintah pusat yang berkaitan dengan bidang tugas Komisi IX DPR RI," tegas Kurniasih. 

Komisi IX berkomitmen untuk menampung program kerja yang menjadi tanggung jawabnya dan menyampaikannya kepada pemerintah pusat untuk mendapatkan solusi yang tepat. (*)

Tag
Share