Ungkap Keberhasilan Penanggulangan Karhutla di Konferensi COP ke-28

REL, Uni Emirat - Penjabat Gubernur Sumatera Selatan, Agus Fatoni, berbicara dalam sesi Talkshow "B5. Role of ACCTHPC: towards FOLU Net Sink 2030 and Haze Free ASEAN by 2030" di the 28th Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change. Fatoni memaparkan keberhasilan Provinsi Sumatera Selatan dalam mengendalikan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

ACCTHPC (Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control) menjadi instrumen kerja sama ASEAN untuk menangani dampak asap dari kebakaran hutan dan lahan. Kesepakatan ini ditandatangani dalam KTT ASEAN di Jakarta pada September lalu.

Dalam talkshow berjudul "Role of Local Government to Support the Operationalization of ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control (ACCTHPC)," Fatoni mengungkapkan penurunan jumlah hotspot dari 27.043 titik pada 2015 menjadi 19.849 titik pada 2023. Luasan area terbakar juga mengalami penurunan signifikan.

Menurut Fatoni, data sebaran asap oleh The ASEAN Specialised Meteorological Centre menunjukkan tidak adanya pergerakan asap melintasi batas negara Sumatera Selatan. Meski demikian, Pemprov Sumsel tetap konsisten dalam upaya pencegahan karhutla.

BACA JUGA:Setujui Raperda Pemkot Pagaralam

BACA JUGA:Kajati Sumsel Tinjau Fasilitas dan Kesiapan Posko Pemilu

Pemprov Sumsel menggunakan aplikasi SONGKET Sumsel untuk monitoring dan pendeteksian dini karhutla. Fatoni menyatakan bahwa pengambilan keputusan dalam pencegahan dan pemadaman karhutla menjadi lebih efektif melalui aplikasi tersebut.

Berbagai kebijakan, termasuk penetapan status siaga darurat bencana asap dan pembentukan pos komando satgas, telah diterapkan oleh Pemprov Sumsel. Kerjasama dengan aparat keamanan dan pelibatan masyarakat menjadi kunci dalam upaya pencegahan dan pemadaman karhutla.

Fatoni juga mencatat operasi teknologi modifikasi cuaca dan penerapan kearifan lokal seperti Sub Satgas Doa untuk Salat Istisqa sebagai langkah-langkah inovatif dalam menghadapi tantangan karhutla. Penegakan hukum melibatkan aparat seperti Polda Sumsel, Gakkum KLHK RI, dan Kejaksaan.

Semua upaya ini, kata Fatoni, adalah bukti kesiapan Pemprov Sumsel dalam mengimplementasikan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP). Ia berharap kerja sama dalam pengendalian karhutla dapat terus ditingkatkan demi lingkungan yang lebih bersih dan bebas asap di ASEAN. (*)