Calon Anggota KPPS 'Serbu' Puskesmas

Reporter: Admin |

Editor: Admin |

Rabu , 13 Dec 2023 - 22:34

SERBU: Puskesmas di Sumatera Selatan 'diserbu' oleh calon anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Foto: dok/ist--

Pengumuman pendaftaran calon anggota KPPS Pemilu 2024 akan dilakukan pada 11-15 Desember, diikuti dengan penerimaan pendaftaran hingga 20 Desember.

Tahapan berlanjut dengan penelitian administrasi pada 11-22 Desember. Penetapan anggota KPPS Sumsel dijadwalkan pada 24 Januari 2024, dengan pelantikannya pada 25 Januari 2024.

Syarat pendaftaran calon KPPS melibatkan usia 17-55 tahun, pendidikan SMA sederajat, kewarganegaraan Indonesia, setia kepada nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.

Selain itu, calon tidak boleh menjadi anggota partai politik atau telah tidak menjadi anggota partai politik selama lima tahun terakhir, sebagaimana dibuktikan dengan surat keterangan resmi. (*)

calon anggota kpps 'serbu' puskesmas                            rel, palembang - puskesmas di sumatera selatan 'diserbu' oleh calon anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (kpps) yang antusias mengikuti pemeriksaan kesehatan sebagai salah satu syarat pendaftaran. 
dengan penerimaan calon kpps oleh komisi pemilihan umum (kpu) sumsel dibuka mulai tanggal 11 hingga 20 desember 2023, proses pemeriksaan kesehatan menjadi langkah awal yang sangat penting.
sofiah, seorang calon kpps dari kecamatan bukit kecil, menyatakan bahwa meskipun tiba di puskesmas merdeka pada pukul 07.30, ia masih harus mengantri dengan nomor antrean 50-an. pemeriksaan kesehatan mencakup berbagai aspek, seperti cek darah, tensi, kolesterol, gula darah, dan bahkan pemeriksaan kejiwaan.
kepala puskesmas nagaswidak, drg kiki ayu marlina, mengungkapkan tingginya antusiasme calon anggota kpps yang setiap hari memadati puskesmas. 
baca juga:agus fatoni raih dua penghargaan iga 2023
baca juga:bina desa untuk persiapan bbgrm 2024
drg kiki menjelaskan bahwa setiap harinya sekitar 80 orang melakukan pemeriksaan kesehatan, termasuk skrining kesehatan kejiwaan menggunakan self reporting questionnaire (srq).
meskipun antusiasme tinggi, proses pemeriksaan membutuhkan waktu, dan hasil tes baru dapat diambil pada keesokan harinya. dengan dua petugas laboratorium, proses pengambilan darah secara langsung membutuhkan waktu.
calon anggota kpps yang menjalani pemeriksaan kesehatan berasal dari berbagai rentang usia, mulai dari muda hingga dewasa menengah. adanya temuan seperti tingginya kolesterol, tekanan darah tinggi, dan masalah gula darah menjadi hal lumrah dalam pemeriksaan kesehatan.
pemeriksaan kesehatan ini tidak gratis, dan setiap peserta diwajibkan membayar biaya administrasi sebesar rp65 ribu. namun, skrining kejiwaan dengan srq diberikan secara gratis.
baca juga:pemkab lahat diganjar penghargaan peduli ham
baca juga:tingkatkan pemahaman al-qur’an dan hadits
menurut kepala bidang pelayanan kesehatan dinas kesehatan kota palembang, yuliarni, pemeriksaan kesehatan calon anggota kpps dapat dilakukan di seluruh puskesmas di palembang, yang berjumlah 42 puskesmas.
anggota divisi teknis penyelenggara kpu sumsel, handoko, menyampaikan bahwa jumlah petugas kpps yang dibutuhkan mencapai 181.895 untuk 25.985 tps di seluruh sumsel. honor yang akan diterima anggota kpps saat pelaksanaan pemilu berkisar antara rp1 juta hingga rp1,2 juta.
pengumuman pendaftaran calon anggota kpps pemilu 2024 akan dilakukan pada 11-15 desember, diikuti dengan penerimaan pendaftaran hingga 20 desember. 
tahapan berlanjut dengan penelitian administrasi pada 11-22 desember. penetapan anggota kpps sumsel dijadwalkan pada 24 januari 2024, dengan pelantikannya pada 25 januari 2024.
syarat pendaftaran calon kpps melibatkan usia 17-55 tahun, pendidikan sma sederajat, kewarganegaraan indonesia, setia kepada nilai-nilai pancasila, uud 1945, nkri, bhinneka tungga ika, dan cita-cita proklamasi 17 agustus 1945. 
selain itu, calon tidak boleh menjadi anggota partai politik atau telah tidak menjadi anggota partai politik selama lima tahun terakhir, sebagaimana dibuktikan dengan surat keterangan resmi. (*)