9 Kerugian Kebijakan Sekolah 5 Hari,PBNU Minta Dikaji Ulang

Reporter: Adi Candra |

Editor: Edo |

Rabu , 24 Jul 2024 - 09:13

Foto/Ist--

“Dengan berbagai pertimbangan tersebut di atas, kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, kami dengan hormat meminta agar dikaji ulang dan dibatalkan,” tegas Helmy. Menurutnya, ketegasan dan kearifan pemerintah penting untuk menghentikan kegaduhan dan menjaga kondusivitas pendidikan nasional.

“Kami siap duduk bersama untuk memberikan masukan dan menemukan solusi terbaik bagi kebijakan kontroversial ini,” tandas Helmy.

9 kerugian kebijakan sekolah 5 hari,pbnu minta dikaji ulang                            rel,empatlawang.bacakoran.co.id – rencana menteri pendidikan dan kebudayaan (mendikbud) muhadjir effendy untuk menerapkan kebijakan kegiatan belajar mengajar lima hari perlu dikaji ulang.
penolakan dan resistensi masyarakat yang terus meningkat adalah peringatan dini bagi masa depan sistem pendidikan nasional.
pengurus besar nahdlatul ulama (pbnu) menilai bahwa kebijakan ini memiliki lebih banyak potensi kerugian (mafsadat) dibanding kebaikan (maslahat). “kami mencatat sedikitnya ada sembilan potensi kerugian yang bisa dipastikan terjadi jika kebijakan ini terus dipaksakan,” ujar sekretaris jenderal pbnu ha. helmy faishal zaini,
baca juga:sekelompok siswa dilarikan ke rs setelah makan keripik super pedas bhut jolokia
baca juga:legislator desak satgas sasar mafia impor ilegal, bukan umkm
1. beban belajar yang memberatkan siswa
hasil jajak pendapat dengan sejumlah pakar psikologi di jawa tengah menunjukkan bahwa daya serap ilmu anak usia sd cenderung menurun setelah jam 13.00. jika kegiatan belajar mengajar ditambah hingga jam 16.00, keterserapan pendidikan pada anak usia dini tidak akan maksimal.
2. aspek mental spiritual
selain sd dan mi, terdapat pendidikan pesantren dan madrasah diniyah (madin) yang berfungsi memperkuat pelajaran agama. 
madin biasanya dilaksanakan sore hari. jika sekolah berlanjut hingga sore, siswa tidak dapat mengikuti madin, mengurangi penguatan kepribadian dan watak spiritual anak.
3. aspek akademik
aturan belajar lima hari memerlukan pembenahan kurikulum yang tidak mudah dilakukan. 
kurikulum lama sudah diterapkan secara sistematis, dan perubahan skema ini berkait erat dengan kemampuan rata-rata siswa dalam menyerap materi.
4. kompetensi non akademik
konsep lima hari sekolah akan memutus kreativitas anak dalam bidang non-akademik seperti seni, budaya, dan olahraga. kegiatan les sore hari akan terabaikan karena waktu anak habis untuk belajar di sekolah.
baca juga:kebakaran maut di tol solo-ngawi: minibus pengantar jenazah ludes terbakar dalam sekejap
baca juga:ancaman ormas dan kepala desa: laporan pungli di sekolah memicu kontroversi dan tindakan hukum
5. hak atas dunia sosial anak
penambahan jam belajar mengurangi waktu bermain dan membangun dunia sosial anak dengan sesama umurnya, yang penting untuk perkembangan psikomotorik dan afektif mereka.
6. aspek ekonomi
penambahan jam belajar mengakibatkan penambahan uang saku anak, menambah beban finansial orang tua. jika makan siang harus dibeli di sekolah, biaya uang saku bisa meningkat tiga kali lipat.
7. aspek keamanan
anak yang pulang sore hari menghadapi risiko keamanan dan keselamatan. di kota besar, jam pulang sekolah bersamaan dengan jam macet, meningkatkan risiko kecelakaan dan keterlambatan.
8. sarana dan prasarana penunjang
di beberapa daerah, sarana transportasi umum sulit diakses. ruang kelas sering digunakan bergantian pagi untuk sekolah formal dan sore untuk madrasah diniyah, sehingga tidak memungkinkan sekolah sampai sore.
baca juga:giias 2024: penampilan perdana harley davidson dan moge baru memukau di pameran
baca juga:penggerebekan kampung narkoba di palembang: lima orang diamankan dan sejumlah barang bukti disita
9. ketahanan keluarga
anak dari keluarga tak mampu biasanya membantu orang tua setelah pulang sekolah. jika harus bersekolah hingga sore, orang tua akan terbebani dua kali: meningkatnya kebutuhan uang saku dan berkurangnya tenaga bantuan untuk mencari nafkah.
“dengan berbagai pertimbangan tersebut di atas, kepada menteri pendidikan dan kebudayaan muhadjir effendy, kami dengan hormat meminta agar dikaji ulang dan dibatalkan,” tegas helmy. menurutnya, ketegasan dan kearifan pemerintah penting untuk menghentikan kegaduhan dan menjaga kondusivitas pendidikan nasional.
“kami siap duduk bersama untuk memberikan masukan dan menemukan solusi terbaik bagi kebijakan kontroversial ini,” tandas helmy.