Anggota Polri Dilarang Foto Bersama Paslon dan Caleg

Reporter: Mael |

Editor: Mael |

Senin , 18 Dec 2023 - 19:01

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Foto : net--

"Termasuk juga pose foto dengan jari-jari itu. Kalau ada angkatan bintara dan perwira, ada angkatan yang mengarah ke sana tidak boleh," tegasnya.

Pihaknya juga sudah menyiapkan mekanisme apabila ditemukan pelanggaran oleh jajaran kepolisian.

BACA JUGA:Polisi Segera Siapkan Operasi

Pertama, akan melakukan klarifikasi untuk memastikan kebenarannya, dan nerkoordinasi dengan pihak Bawaslu.

Soal pengaduan masyarakat (Dumas), juga akan diklarifikasi.

”Apabila terbukti mengarah ke pelanggaran, maka bakal diterbitkan laporan polisi (LP) dari Propam Polri, dilanjutkan penindakan,” urainya.

Pelanggaran kode etik 14 hari sudah selesai. Untuk ASN, 7 hari setelah LP selesai. “Kami lakukan ini, bahwa kami (Polri) serius tentang netralitas ini," ucapnya.

BACA JUGA:Soroti Potensi Batik Lokal

BACA JUGA:Pj Wako Hadiri Munaslub APEKSI

Sanksi terkait hal itu diatur dalam PP Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, sebagaimana Pasal 12 ayat (1) pelanggaran kode etik.

Kemudian, aturan terkait Pemilu tertuang dalam Perpol Nomor 7 Tahun 2022 pasal 4 huruf h tentang Netralitas. Dan pada Pasal 8, tidak boleh politik praktis.

"Tapi sebelum masuk ke sana, kami ada mekanisme gelar perkara. Apakah kategori ringan, sedang, apa berat. Yang terberat adalah PTDH, terberat di kode etik," paparnya.

Terpisah, Anggota Kompolnas Albertus Wahyurudhanto,mengatakan Polri merupakan salah satu leading sector yang bertanggung jawab memastikan seluruh tahapan Pemilu berjalan dengan aman, damai dan lancar.

anggota polri dilarang foto bersama paslon dan caleg                            rel, jakarta - anggota polri, dilarang untuk foto bersama peserta pemilu. baik itu pasangan calon (paslon) capres-cawapres, ataupun calon anggota legislatif (caleg). kapolri jenderal listyo sigit prabowo menegaskan polri harus netral pada pemilu 2024 ini
"ada arahan pak kapolri tentang netralitas. tentunya ada juga undang-undang yang mengatur tentang kepolisian, pasal 28 ayat (1) dan (2), bahwa polisi netral," kata kadiv propam polri irjen pol syahardiantono, minggu, 17 desember 2023.
sebagai salah satu unsur pengawasan di bidang pembinaan profesi, dan pengamanan di lingkungan internal, divisi propam berkomitmen untuk menjaga netralitas seluruh personel korps bhayangkara.   
katanya, ada pendekatan yang dilakukan. yakni preemtif, preventif, dan represif. karowabprof divisi propam polri brigjen agus wijayanto menjelaskan, untuk preemtif, pihaknya fokus melakukan penguatan di internal.
baca juga:pj bupati empat lawang menghadiri rapat koordinasi di palembang
baca juga:pj bupati empat lawang ditetapkan sebagai bapak genre dan bapak asuh anak stunting
"di antaranya, meningkatkan ketakwaan hingga keteladanan pimpinan dari unit terkecil,” tuturnya, kemarin.
preventif, pihaknya melakukan deteksi dini. di divisi propam, ada biro paminal, tugasnya pengamanan internal polri. “deteksi dini netralitas, patroli siber, dan tahapan pemilu. kami ada propam melekat di situ pengawasan," tegasnya.
sedangkan segi represif, propam telah membentuk tim khusus (timsus) dari biro paminal, provos dan wabprof, apabila ditemukan adanya pelanggaran dari personel polri.
agus juga menyinggung, soal aturan bagi anggota polri dalam mengggunakan media sosial (medsos).
baca juga:siapkan pos pengamanan dan container office untuk nataru
baca juga:pj gubernur minta peningkatan infrastruktur drainase
agus menegaskan, anggota polri dilarang untuk foto bersama pasangan calon (paslon), selfie dengan pose yang berpotensi memunculkan persepsi keberpihakan.
kemudian mempromosikan, menanggapi, menyebarluaskan, gambar foto paslon via media massa, online dan media sosial.
"termasuk juga pose foto dengan jari-jari itu. kalau ada angkatan bintara dan perwira, ada angkatan yang mengarah ke sana tidak boleh," tegasnya.
pihaknya juga sudah menyiapkan mekanisme apabila ditemukan pelanggaran oleh jajaran kepolisian.
baca juga:polisi segera siapkan operasi
baca juga:toni nekat jambret wanita 20 tahun
pertama, akan melakukan klarifikasi untuk memastikan kebenarannya, dan nerkoordinasi dengan pihak bawaslu.
soal pengaduan masyarakat (dumas), juga akan diklarifikasi.
”apabila terbukti mengarah ke pelanggaran, maka bakal diterbitkan laporan polisi (lp) dari propam polri, dilanjutkan penindakan,” urainya.
pelanggaran kode etik 14 hari sudah selesai. untuk asn, 7 hari setelah lp selesai. “kami lakukan ini, bahwa kami (polri) serius tentang netralitas ini," ucapnya.
baca juga:soroti potensi batik lokal
baca juga:pj wako hadiri munaslub apeksi
sanksi terkait hal itu diatur dalam pp nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota polri, sebagaimana pasal 12 ayat (1) pelanggaran kode etik.
kemudian, aturan terkait pemilu tertuang dalam perpol nomor 7 tahun 2022 pasal 4 huruf h tentang netralitas. dan pada pasal 8, tidak boleh politik praktis.
"tapi sebelum masuk ke sana, kami ada mekanisme gelar perkara. apakah kategori ringan, sedang, apa berat. yang terberat adalah ptdh, terberat di kode etik," paparnya.
terpisah, anggota kompolnas albertus wahyurudhanto,mengatakan polri merupakan salah satu leading sector yang bertanggung jawab memastikan seluruh tahapan pemilu berjalan dengan aman, damai dan lancar.
baca juga:jose mourinho dan mikel arteta beda nasib
baca juga:manchester city ditahan imbang crystal palace
polisi memang tidak boleh berpolitik. tapi jangan lupa dalam pemilu, polisi bertanggung jawab pengamanan dan pelaksanaan pemilu. sehingga tentu juga terlibat.
“tetapi terlibat bukan arti memberikan supoort kepada kekuatan politik, tapi berikan dukungan ke kpu dan bawaslu agar berjalan dengan lancar," jelasnya.
dalam pkpu dan uu nomor 17 tahun 2007, sambung albertus, jelas diatur soal tugas polri menjaga capres-cawapres, kotak suara dan memastikan seluruh pengamanan proses pesta demokrasi lima tahunan itu.
“sehingga netral menurut saya, yang dilakukan polri adalah aturan dan sop dipatuhi. jangan menunjukan keterlibatan, baik bentuk simbol, tanda dan kegiatan. tapi komitmen menjaga agar pemilu lancar. polisi harus menjaga ini dengan baik. tentu dengan tupoksi yang sudah diatur tadi," pungkasnya. (*).