Kominfo Bersiap Tindak Tegas: 21 Jasa Pembayaran Diancam Tutup Akibat Keterlibatan Judi Online

Reporter: Edo |

Editor: Edo |

Senin , 12 Aug 2024 - 01:44

Kominfo TindakJasa Pembayaran Judi Online-Foto/Ist.-

REL,EMPATLAWANG.BACAKORAN.CO.ID -Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Republik Indonesia mengumumkan ancaman tindakan tegas terhadap 21 Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) yang diduga terlibat dalam aktivitas judi online.

Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, dalam keterangannya pada Sabtu, 10 Agustus 2024, menjelaskan bahwa Kominfo telah mengirimkan surat peringatan kepada para PJP untuk memastikan bahwa layanan mereka tidak memfasilitasi transaksi judi online.

Latar Belakang dan Tindakan Kominfo

Pada Jumat, 9 Agustus 2024, Kominfo mengidentifikasi 42 sistem elektronik dari 21 PJP yang terdaftar, yang diduga digunakan untuk aktivitas judi online.

Penyelidikan dan evaluasi dilakukan berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan ini mengatur tentang tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik dalam menjaga agar layanannya tidak digunakan untuk aktivitas ilegal.

Sebagai langkah awal, Kominfo meminta para PJP untuk melakukan audit internal terhadap sistem elektronik mereka. Hasil audit harus diserahkan kepada Kominfo dalam waktu tujuh hari kerja setelah surat peringatan diterima.

Jika dalam periode tersebut hasil audit tidak diterima, Kominfo akan mengambil langkah administratif yang mungkin termasuk pencabutan tanda daftar atau sanksi lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Daftar Penyelenggara Jasa Pembayaran dan Sistem Elektronik

Berikut adalah daftar 21 PJP dengan 42 sistem elektronik yang terancam sanksi:

kominfo bersiap tindak tegas: 21 jasa pembayaran diancam tutup akibat keterlibatan judi online                            rel,empatlawang.bacakoran.co.id -kementerian komunikasi dan informatika (kominfo) republik indonesia mengumumkan ancaman tindakan tegas terhadap 21 penyelenggara jasa pembayaran (pjp) yang diduga terlibat dalam aktivitas judi online.
menteri komunikasi dan informatika, budi arie setiadi, dalam keterangannya pada sabtu, 10 agustus 2024, menjelaskan bahwa kominfo telah mengirimkan surat peringatan kepada para pjp untuk memastikan bahwa layanan mereka tidak memfasilitasi transaksi judi online.
baca juga:kereta tanpa rel akan diuji coba di ikn untuk upacara kemerdekaan ri
baca juga:wajib tahu: ini biaya dan syarat membuat sim di bulan agustus 2024, simak selengkapnya!
latar belakang dan tindakan kominfo
pada jumat, 9 agustus 2024, kominfo mengidentifikasi 42 sistem elektronik dari 21 pjp yang terdaftar, yang diduga digunakan untuk aktivitas judi online.
penyelidikan dan evaluasi dilakukan berdasarkan pasal 35 ayat (1) peraturan pemerintah (pp) nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik.
peraturan ini mengatur tentang tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik dalam menjaga agar layanannya tidak digunakan untuk aktivitas ilegal.
sebagai langkah awal, kominfo meminta para pjp untuk melakukan audit internal terhadap sistem elektronik mereka. hasil audit harus diserahkan kepada kominfo dalam waktu tujuh hari kerja setelah surat peringatan diterima.
jika dalam periode tersebut hasil audit tidak diterima, kominfo akan mengambil langkah administratif yang mungkin termasuk pencabutan tanda daftar atau sanksi lain sesuai peraturan perundang-undangan.
baca juga:2025: rangkaian kenaikan harga dan potongan gaji, masyarakat was-was
baca juga:lowongan kerja kontroversial di china: pelamar dengan shio anjing dilarang daftar!
daftar penyelenggara jasa pembayaran dan sistem elektronik
berikut adalah daftar 21 pjp dengan 42 sistem elektronik yang terancam sanksi:
1. bpr bank jogja kota yogyakarta  - loket bank jogja
2. anadana kode nontunai  - mony uang elektronik, mony uang electronic
3. sahabat kirim digital  - easylink, ayolinx
4.  sinar merak santoso syariah - sms pay
5. inacash lentera teknologi  - inacash
6.  solusi pembayaran nasional - spnpay
7.  kreigan digital wesel - nextrans
8.  nusapay solusi indonesia  - nusapay
9. sunrate commercial services - sunrate
10. bank nano syariah  - aira mobile
11. kiriman dana pandai - kyrim
12. bimasakti multi sinergi - winpay, binapayment, cijpay, paykaltimtara, keris, coopay, madiunpay, deltapay, ekapay
13. arash digital rekadana - sistem integrator pembayaran lintas batas (qris)
14. perusahaan perseroan (persero) pt. bank rakyat indonesia  - internet banking web bank bri
15. e2pay global utama - e2pay global utama, e2pay
16. bank perkreditan rakyat eka bumi artha - bank eka internet banking
17. gpay digital asia - gaja
18. inti dunia sukses - mitra i.saku
19. visi jaya indonesia  - eidupay
20. bimasakti multi sinergi  - bds pay, abaf pay, pangandaran pay, maja pay, jombang kita, gresik pay, gianyar pay, gunungkidul pay, banten pay
21. finnet indonesia - aplikasi mitra finpay
22. airpay international 
baca juga:bank indonesia buka lowongan pcpm 39: berikut jurusan yang dibutuhkan
baca juga:peluang karier di bumn: pt sucofindo buka lowongan untuk s1 semua jurusan, daftar sebelum 12 agustus 2024
langkah selanjutnya dan implikasi
kominfo menekankan bahwa tindakan tegas ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan sistem pembayaran untuk kegiatan ilegal seperti judi online.
menteri budi arie setiadi mengingatkan pentingnya peran serta seluruh masyarakat dalam melaporkan aktivitas mencurigakan, serta mendorong pjp untuk proaktif dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
baca juga:indomaret buka lowongan supervisor development program untuk 2 posisi, simak persyaratannya!
baca juga:yamaha mx king 150: terbukti tangguh, sang juara di dunia balap motor bebek,segini harganya!
para pjp yang terdaftar dalam daftar tersebut diharapkan dapat segera melakukan audit menyeluruh terhadap layanan mereka.
kegagalan untuk mematuhi perintah ini dalam batas waktu yang ditentukan dapat berakibat pada pencabutan tanda daftar dan sanksi administratif lain yang relevan.
dengan upaya ini, kominfo bertujuan untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih bersih dan aman di indonesia, serta menjaga integritas sistem pembayaran nasional.