Cara Beli Pupuk Subsidi Mulai 1 Januari 2025, Harga Mulai Rp 2.000-an Per Kg

Reporter: Edo |

Editor: Edo |

Rabu , 01 Jan 2025 - 09:30

Doc/Foto/Ist--

REL,BACAKORAN.CO – JAKARTA. Mulai 1 Januari 2025, petani di Indonesia sudah dapat membeli pupuk bersubsidi dengan harga terjangkau, sesuai kebijakan baru pemerintah. Berikut adalah panduan lengkap mengenai cara pembelian pupuk subsidi yang berlaku mulai tahun ini.

Kebijakan Baru Pupuk Subsidi

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 644/kPTS/SR.310/M.11/2024, pemerintah telah menetapkan alokasi pupuk bersubsidi sebesar 9,5 juta ton untuk tahun 2025. Rincian alokasi pupuk meliputi:

Urea: 4,6 juta ton

NPK: 4,2 juta ton

NPK untuk Kakao: 147.000 ton

Organik: 500.000 ton

Harga subsidi pupuk eceran tertinggi (HET) pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Urea: Rp 2.250/kg

NPK: Rp 2.300/kg

NPK Kakao: Rp 3.300/kg

Organik: Rp 800/kg

cara beli pupuk subsidi mulai 1 januari 2025, harga mulai rp 2.000-an per kg                            rel,bacakoran.co – jakarta. mulai 1 januari 2025, petani di indonesia sudah dapat membeli pupuk bersubsidi dengan harga terjangkau, sesuai kebijakan baru pemerintah. berikut adalah panduan lengkap mengenai cara pembelian pupuk subsidi yang berlaku mulai tahun ini.
kebijakan baru pupuk subsidi
berdasarkan keputusan menteri pertanian ri nomor 644/kpts/sr.310/m.11/2024, pemerintah telah menetapkan alokasi pupuk bersubsidi sebesar 9,5 juta ton untuk tahun 2025. rincian alokasi pupuk meliputi:
urea: 4,6 juta ton
npk: 4,2 juta ton
npk untuk kakao: 147.000 ton
organik: 500.000 ton
baca juga:masyarakat sambut positif kebijakan ppn 12 persen khusus barang mewah
baca juga:aturan baru bpjs 2025: penyakit ini wajib dioptimalkan di fktp
harga subsidi pupuk eceran tertinggi (het) pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:
urea: rp 2.250/kg
npk: rp 2.300/kg
npk kakao: rp 3.300/kg
organik: rp 800/kg
persyaratan mendapatkan pupuk subsidi
subsidi pupuk hanya diperuntukkan bagi petani yang memenuhi kriteria berikut:
1. tergabung dalam kelompok tani (poktan): petani harus menjadi anggota poktan.
2. terdaftar dalam e-rdkk: petani harus terdaftar dalam sistem elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok (e-rdkk). data ini dievaluasi setiap empat bulan untuk memastikan kelayakan penerima.
3. luas lahan maksimal 2 hektare: alokasi subsidi pupuk yang diberikan kepada petani dengan luas lahan maksimal 2 hektar, termasuk mereka yang tergabung dalam program lembaga masyarakat desa hutan (lmdh) atau perhutanan sosial.
baca juga:pendaftaran pppk 2024 tahap 2 diperpanjang hingga 7 januari 2025, ini jadwal lengkapnya!
baca juga:pemerintah diminta fokus pengangkatan pppk menjadi pns, rekrutmen guru honorer dihentikan
cara menebus pupuk bersubsidi
petani dapat membeli pupuk bersubsidi di kios resmi atau pengecer dengan menggunakan:
kartu tani atau
kartu tanda penduduk (ktp)
dalam kondisi tertentu, pembelian bisa diwakilkan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.
distribusi dan alokasi pupuk subsidi
provinsi penerima alokasi pupuk subsidi terbesar di indonesia adalah:
1. jawa timur: 1,88 juta ton (rp 8,87 triliun)
2. jawa tengah: 1,38 juta ton (rp 6,74 triliun)
3. jawa barat: 1,1 juta ton (rp 5,33 triliun)
4. sulawesi selatan: 922.000 ton (rp 4,1 triliun)
5. lampung: 812.000 ton (rp 4,21 triliun)
6. sumatera utara: 517.000 ton (rp 2,56 triliun)
baca juga:kemendikdasmen rampungkan 8 kajian pendidikan, fokus pada ujian nasional hingga pembelajaran mendalam
baca juga:jika masyarakat melihat kendaraan dinas dipakai asn untuk berlibur, laporkan! 
upaya penyederhanaan regulasi
pemerintah sedang menyusun peraturan presiden (perpres) baru untuk mempercepat proses distribusi subsidi pupuk. langkah ini juga akan memangkas 145 regulasi lama yang dianggap memperlambat penyaluran pupuk ke petani.
kondisi stok pupuk
hingga akhir tahun 2024, stok pupuk subsidi di indonesia tercatat mencapai 1,4 juta ton, dengan tambahan 400.000 ton tersedia di distributor dan kios resmi.
harapan pemerintah
pemerintah berkomitmen mempermudah akses petani terhadap pupuk bersubsidi, memastikan ketersediaannya, dan menyesuaikan regulasi agar tepat sasaran. dengan kebijakan ini, diharapkan produktivitas pertanian meningkat dan kesejahteraan petani terjamin***