Honorer Pemkot Lubuklinggau Demo Tuntut Kepastian Status
Puluhan honorer Pemkot Lubuklinggau turun ke jalan, suarakan tujuh tuntutan demi keadilan status kerja. Foto : ist--
REL, Lubuklinggau - Puluhan pegawai honor di lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau, gelar aksi demo di depan kantor DPRD Kota Lubuklinggau.
Senin (20/1) sekitar pukul 10.00 WIB, mereka mendesak tujuh tuntutan terhadap pihak eksekutif maupun legislatof terkait status honorer di lingkungan pemerintahan daerah.
Mengikuti beragam seleksi, beragam aturan, dan melengkapi beragam syarat, namun justru nasib tenaga honorer di lingkungan Pemerintahan semakin tidak jelas, bahkan bisa dibilang pengabdian mereka selama ini tidak dianggap sama sekali.
Dono ketua forum honorer R3, yang memimpin aksi itu mengatakan, banyak tenaga honor yang mengabdi di Pemerintahan belasan hingga puluhan tahun. Namun dengan asanya aturan baru semakin membuat nasibnya blangsak.
BACA JUGA:Keluhkan Tingginya Harga Gas Melon
"600 lebih tenga honor yang ikut tes, namun formasi yang dibuka hanya 130, kemana nasib kami sisanya," ujarnya. Pihaknya menyampaikan tujuh tuntutan diantaranya segera sahkan RPP menagemen ASN turunan RUU ASN no28/2023, terbitkan Kepres untuk pengangkatan Non ASN data base BKN ke PPK ful time, Menolak perekrutan CPNS sebelum non ASN databe BKN tuntas menjadi PPPK ful time.
Segera revisi UU No1 2022 tentang hubungan keuangan Pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang mengatur tidak boleh lebih 30 persen belanja pegawai. Prioritaskan tahap 1 non ASN yang sudah mengikuti seleksi CAT.
Menolak pengangkatan paruh waktu dan meminta diangkat full time, Pengangkatan Non ASN harus berdasarkan database berdasarkan masa kerja.
Ktua komisi I DPRD Lubuklinggsu kota, Abdul Naser, intinya akan kami perjuangkan dan sampaikan ke Pemkot Lubuklinggau. "Kami idak biso eksekusi, kami hanya bisa menyampaikan kembali," tutupnya. (*)
- Tag
- Share
-
-
