Pemerintah dan DPR Batalkan Rencana Kampus Kelola Tambang, Ini Alasannya

Reporter: Edo |

Editor: Edo |

Selasa , 18 Feb 2025 - 09:30

REL,BACAKORAN.CO – Pemerintah Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya memastikan bahwa rencana memberikan izin pengelolaan tambang kepada perguruan tinggi resmi dibatalkan.

Keputusan ini disepakati dalam rapat Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) yang berlangsung di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/2/2025).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa keputusan tersebut diambil demi menjaga independensi akademik perguruan tinggi.

"Kami dari pemerintah setelah melihat perkembangan, mengkaji dalam menghargai, menjaga independensi kampus, maka tidak ada pemberian langsung kepada kampus," ujar Bahlil dalam konferensi pers.

BACA JUGA:Autopilot Canggih BYD

BUMN dan BUMD Jadi Pengelola Tambang

Sebagai pengganti, pemerintah memutuskan bahwa izin konsesi tambang hanya akan diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta badan usaha lainnya yang memenuhi syarat.

Meski kampus tidak diizinkan mengelola tambang secara langsung, Bahlil menegaskan bahwa perguruan tinggi tetap dapat menerima manfaat dari pertambangan, seperti pendanaan penelitian, pembangunan laboratorium, dan pemberian beasiswa dari perusahaan tambang.

"Dalam implementasinya, perusahaan-perusahaan baik BUMN maupun BUMD bisa memberikan dana penelitian, membuat laboratorium, atau memberikan beasiswa kepada kampus yang membutuhkan," tambahnya.

RUU Minerba Segera Disahkan

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menyatakan bahwa RUU Minerba yang telah dibahas dalam rapat Panja akan segera disahkan menjadi Undang-Undang (UU) dalam rapat paripurna pada Selasa (18/2/2025).

Sebelumnya, dalam Pasal 51A ayat (1) draf RUU Minerba, perguruan tinggi disebut dapat diberikan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral logam secara prioritas. Namun, setelah pembahasan lebih lanjut, ketentuan tersebut dihapus.

pemerintah dan dpr batalkan rencana kampus kelola tambang, ini alasannya                            rel,bacakoran.co – pemerintah indonesia dan dewan perwakilan rakyat (dpr) akhirnya memastikan bahwa rencana memberikan izin pengelolaan tambang kepada perguruan tinggi resmi dibatalkan.
keputusan ini disepakati dalam rapat panitia kerja (panja) rancangan undang-undang (ruu) tentang pertambangan mineral dan batubara (minerba) yang berlangsung di kompleks parlemen, senayan, jakarta, senin (17/2/2025).
menteri energi dan sumber daya mineral (esdm), bahlil lahadalia, mengungkapkan bahwa keputusan tersebut diambil demi menjaga independensi akademik perguruan tinggi.
 "kami dari pemerintah setelah melihat perkembangan, mengkaji dalam menghargai, menjaga independensi kampus, maka tidak ada pemberian langsung kepada kampus," ujar bahlil dalam konferensi pers.
baca juga:autopilot canggih byd 
bumn dan bumd jadi pengelola tambang
sebagai pengganti, pemerintah memutuskan bahwa izin konsesi tambang hanya akan diberikan kepada badan usaha milik negara (bumn) dan badan usaha milik daerah (bumd), serta badan usaha lainnya yang memenuhi syarat.
meski kampus tidak diizinkan mengelola tambang secara langsung, bahlil menegaskan bahwa perguruan tinggi tetap dapat menerima manfaat dari pertambangan, seperti pendanaan penelitian, pembangunan laboratorium, dan pemberian beasiswa dari perusahaan tambang.
 "dalam implementasinya, perusahaan-perusahaan baik bumn maupun bumd bisa memberikan dana penelitian, membuat laboratorium, atau memberikan beasiswa kepada kampus yang membutuhkan," tambahnya.
baca juga:pahami arti huruf dan angka di persneling mobil matic, biar makin mahir nyetir!
ruu minerba segera disahkan
menteri hukum, supratman andi agtas, menyatakan bahwa ruu minerba yang telah dibahas dalam rapat panja akan segera disahkan menjadi undang-undang (uu) dalam rapat paripurna pada selasa (18/2/2025).
sebelumnya, dalam pasal 51a ayat (1) draf ruu minerba, perguruan tinggi disebut dapat diberikan wilayah izin usaha pertambangan (wiup) mineral logam secara prioritas. namun, setelah pembahasan lebih lanjut, ketentuan tersebut dihapus.
baca juga:kumpulkan seluruh bupati-wabup dan wako-wawako terpilih se-sumsel
perubahan penting dalam ruu minerba
selain membatalkan izin tambang bagi kampus, rapat panja juga menyepakati sembilan perubahan penting dalam ruu minerba, antara lain:
1. penyesuaian dengan putusan mk pada beberapa pasal, termasuk pasal 17a, pasal 22a, pasal 31a, dan pasal 169a.
2. revisi definisi studi kelayakan dalam pasal 1 angka 16.
3. kewajiban pemegang iup/iupk untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sebelum ekspor (pasal 5).
4. perizinan wiup batubara harus mengikuti sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (pasal 35, pasal 51, pasal 60).
5. pelibatan pemerintah daerah dalam reklamasi dan pelindungan pasca-tambang (pasal 100).
6. program pengembangan masyarakat yang menekankan pada masyarakat lokal dan adat (pasal 108).
7. ketentuan audit lingkungan dalam pasal 169a.
8. pengembalian wiup yang bermasalah kepada negara berdasarkan hasil evaluasi pemerintah (pasal 171b).
9. pemantauan dan peninjauan uu dalam pasal 174.
baca juga:roma amankan kemenangan dramatis atas parma
dengan disahkannya ruu minerba ini, pemerintah berharap kebijakan pertambangan dapat lebih transparan dan berkontribusi terhadap kepentingan nasional.***

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Koran Rel 22 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan