Drama Pilkada Serentak 2024: Kotak Kosong Menang di Dua Daerah, Sengketa Masih Berlanjut

Reporter: Edo |

Editor: Edo |

Jumat , 21 Feb 2025 - 06:30

Doc/Foto/Ist--

REL,BACAKORAN.CO – Sejarah baru tercipta dalam sistem demokrasi Indonesia dengan digelarnya Pilkada serentak di 545 daerah pada 27 November 2024.

Namun, dua daerah, yakni Kabupaten Bangka dan Kota Pangkal Pinang, mengalami kemenangan kotak kosong. Akibatnya, pemungutan suara ulang akan digelar pada September 2025.

Pengecualian di Daerah Khusus

Tidak semua daerah melaksanakan Pilkada. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tidak menggelar pemilihan gubernur karena jabatan tersebut telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Keistimewaan DIY, yang menyatakan bahwa Gubernur DIY adalah Sri Sultan Hamengkubuwono dan Wakil Gubernur DIY adalah Paku Alam.

Sementara itu, di DKI Jakarta, Pilkada hanya digelar untuk posisi Gubernur dan Wakil Gubernur.

Jabatan lima wali kota dan Bupati Kepulauan Seribu tetap ditunjuk oleh Gubernur.

Sengketa dan Keputusan Mahkamah Konstitusi

Dari total 545 daerah yang menyelenggarakan Pilkada, Mahkamah Konstitusi (MK) menerima 543 gugatan.

Sebanyak 40 daerah lanjut ke tahap pembuktian, yang hasilnya akan diumumkan pada 24 Februari 2025.

Dari jumlah tersebut, 209 daerah telah mendapatkan penetapan dari KPU setelah sengketa mereka ditolak MK.

Pelantikan Kepala Daerah

Pelantikan kepala daerah terpilih telah berlangsung bertahap. Di Aceh, pelantikan dilakukan pada 12 Februari 2025 sesuai dengan Undang-Undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006.

drama pilkada serentak 2024: kotak kosong menang di dua daerah, sengketa masih berlanjut                            rel,bacakoran.co – sejarah baru tercipta dalam sistem demokrasi indonesia dengan digelarnya pilkada serentak di 545 daerah pada 27 november 2024.
namun, dua daerah, yakni kabupaten bangka dan kota pangkal pinang, mengalami kemenangan kotak kosong. akibatnya, pemungutan suara ulang akan digelar pada september 2025.
baca juga:4 rekomendasi wisata di sleman: menikmati pesona alam dan budaya yogyakarta sleman
pengecualian di daerah khusus
tidak semua daerah melaksanakan pilkada. daerah istimewa yogyakarta (diy) tidak menggelar pemilihan gubernur karena jabatan tersebut telah ditetapkan berdasarkan undang-undang keistimewaan diy, yang menyatakan bahwa gubernur diy adalah sri sultan hamengkubuwono dan wakil gubernur diy adalah paku alam.
sementara itu, di dki jakarta, pilkada hanya digelar untuk posisi gubernur dan wakil gubernur.
jabatan lima wali kota dan bupati kepulauan seribu tetap ditunjuk oleh gubernur.
sengketa dan keputusan mahkamah konstitusi
dari total 545 daerah yang menyelenggarakan pilkada, mahkamah konstitusi (mk) menerima 543 gugatan.
sebanyak 40 daerah lanjut ke tahap pembuktian, yang hasilnya akan diumumkan pada 24 februari 2025.
dari jumlah tersebut, 209 daerah telah mendapatkan penetapan dari kpu setelah sengketa mereka ditolak mk.
baca juga:para kepala desa harus tahu! mou kemendes dan tni-bgn, program ketahanan pangan kini wajib dilaksanakan!
pelantikan kepala daerah
pelantikan kepala daerah terpilih telah berlangsung bertahap. di aceh, pelantikan dilakukan pada 12 februari 2025 sesuai dengan undang-undang pemerintahan aceh nomor 11 tahun 2006.
gubernur dan wakil gubernur aceh dilantik oleh menteri dalam negeri atas nama presiden dalam sidang paripurna dewan perwakilan rakyat aceh (dpra) di hadapan ketua mahkamah syariah.
dari 23 kabupaten/kota di aceh, dua daerah, yakni kota sabang dan kabupaten aceh timur, masih bersengketa di mk, sementara 21 daerah lainnya telah melantik kepala daerah masing-masing.
secara keseluruhan, sebanyak 961 kepala daerah dan wakil kepala daerah telah dilantik pada kesempatan ini.
namun, angka tersebut menjadi ganjil karena satu posisi wakil bupati, yaitu di kabupaten ciamis, masih kosong.
baca juga:catat! bocoran seleksi cpns 2025: jabatan untuk pelamar usia 40 tahun dan persyaratannya
pemungutan suara ulang di bangka dan pangkal pinang
dengan kemenangan kotak kosong di kabupaten bangka dan kota pangkal pinang, pemilihan ulang dijadwalkan pada september 2025.
situasi ini menjadi sorotan nasional, karena menunjukkan adanya ketidakpuasan publik terhadap kandidat yang bersaing dalam pilkada tersebut.
kesimpulan
pilkada serentak 2024 menandai langkah besar dalam sistem demokrasi di indonesia dengan penyelenggaraan pemilihan di hampir seluruh daerah.
meski demikian, dinamika politik di berbagai daerah masih menghadapi tantangan, terutama terkait sengketa hasil dan kemenangan kotak kosong.
dengan pengumuman putusan mk pada 24 februari 2025, publik menantikan kepastian bagi daerah-daerah yang masih dalam proses hukum.***

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Koran Rel 22 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan