Sepakat Bentuk Satgas Khusus Illegal Drilling

REL, Palembang - Meningkatnya kasus kebakaran akibat illegal drilling di Sumatera Selatan, khususnya di Kabupaten Musi Banyuasin, yang telah memakan banyak korban jiwa, mendorong Polda Sumsel dan Pemprov Sumsel untuk mengambil langkah tegas.

Pj. Gubernur Sumsel, Elen Setiyadi, menyetujui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) khusus untuk menangani kasus illegal drilling secara komprehensif. Persiapan pembentukan Satgas ini akan dimulai besok, Rabu (24/7/2024), dengan mengundang pihak-pihak terkait.

Kapolda Sumsel, A. Rachmad Wibowo, menjelaskan bahwa Satgas ini akan terdiri dari berbagai instansi terkait, termasuk Polri, Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemprov Sumsel, SKK Migas, dan pihak-pihak lainnya. 

"Dibutuhkan peran seluruh stakeholder terkait karena ini menyangkut banyak sektor," jelas Rachmad.

BACA JUGA:Kelompok Pendidikan Selalu Sumbang Inflasi di Bulan Juli

BACA JUGA:Pemprov Sumsel Terapkan Manajemen Talenta

Pembentukan Satgas ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka korban jiwa akibat illegal drilling. Di area rawa Srigunung Sungai Lilin saja, tercatat 5 orang meninggal dalam kurun waktu satu minggu, yaitu pada 21 Juni, 27 Juni, dan 28 Juni.

Rachmad menjelaskan bahwa tingginya angka kematian ini disebabkan oleh ledakan yang terjadi di lokasi illegal drilling. 

"Kami sudah menutup lokasi tersebut, namun ada sekelompok masyarakat yang masuk dan membuka pipa yang tutup, hingga terjadi ledakan dan mengakibatkan korban jiwa," terangnya.

Kapolda juga mengakui bahwa faktor ekonomi menjadi salah satu pemicu maraknya illegal drilling. 

BACA JUGA:Buah Penambah Darah yang Direkomendasikan untuk Kesehatan Anda

BACA JUGA:Iker Bravo Kembali ke Bayer Leverkusen

Masyarakat yang membutuhkan uang untuk hidup terpaksa beralih ke illegal drilling karena keterbatasan lapangan pekerjaan. 

Ditambah lagi, tingginya harga minyak ilegal yang dioplos dengan minyak SPBU menjadi daya tarik tersendiri.