RAKYATEMPATLAWANG – Presiden Joko Widodo kembali membatalkan kebijakan pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi yang sebelumnya diusulkan oleh para menterinya.
Pembatalan ini menjadi yang kedua kalinya dalam beberapa bulan terakhir, menimbulkan pertanyaan mengenai alasan dan dampak keputusan tersebut.
Kebijakan yang Tertunda
Awalnya, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengumumkan pada Juli 2024 bahwa pemerintah akan membatasi pembelian BBM subsidi mulai 17 Agustus 2024. Pembatasan ini dirancang untuk efisiensi anggaran negara dan agar subsidi BBM lebih tepat sasaran.
Namun, beberapa hari kemudian, Presiden Jokowi membantah rencana tersebut, menyatakan bahwa kebijakan belum dipertimbangkan secara matang.
BACA JUGA:Masih Ada 7.516 SPBU Jual Pertalite, Begini Cara Cek Lokasinya
Kemudian, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia melanjutkan wacana pembatasan dengan rencana pelaksanaannya pada 1 Oktober 2024.
Namun, pernyataan ini kembali dibantah oleh Presiden Jokowi yang menegaskan bahwa keputusan akhir belum diambil dan masih dalam proses sosialisasi.
Kritik dan Kekhawatiran Masyarakat
Kebijakan ini mendapat respon beragam dari masyarakat. Budi, seorang pekerja kantoran di Jakarta, mengungkapkan kekhawatirannya tentang dampak finansial dari kebijakan tersebut.
BACA JUGA:Cara Daftar QR Code Pertalite Sebelum Pembatasan Berlaku pada 1 Oktober 2024
BACA JUGA:Jokowi Tegaskan Pembatasan BBM Subsidi Masih Tahap Sosialisasi
Dia memperkirakan bahwa jika pembatasan benar-benar diterapkan, biaya bahan bakar untuk kendaraan pribadinya bisa meningkat dua kali lipat.
Sementara itu, pengamat energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, menilai ketidakpastian kebijakan ini berpotensi menurunkan citra pemerintahan Jokowi menjelang akhir masa jabatan.