REL, Palembang - Pj. Gubernur Sumsel, Elen Setiadi S.H., M.S.E., membuka Forum Dialog Percepatan Pencapaian Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) di Provinsi Sumatera Selatan.
Acara ini juga diikuti oleh penggalangan komitmen dari pimpinan daerah gubernur dan bupati yang wilayahnya belum mencapai target 100% SBS.
Dalam sambutannya, Elen Setiadi menyoroti masalah besar yang dihadapi banyak wilayah di Sumsel terkait kebiasaan buang air besar sembarangan (BABS).
"Praktik ini memberikan dampak serius terhadap kesehatan dan lingkungan. Penyakit seperti diare, kolera, tifus, dan disentri adalah bukti nyata dari buruknya sanitasi," ujar Elen.
BACA JUGA:Ombudsman Sumsel Desak Pemkot Palembang
BACA JUGA:Gelar Simulasi Asesmen Nasional Berbasis Komputer
Elen menekankan pentingnya penyediaan fasilitas sanitasi yang memadai.
"Data menunjukkan bahwa penyakit ini bisa dicegah jika kita mampu menyediakan infrastruktur sanitasi yang memadai. Untuk itu, diperlukan peran aktif dari pemerintah dan seluruh stakeholder dalam upaya menghentikan praktik BABS," jelasnya.
Selain itu, edukasi mengenai perilaku hidup bersih juga menjadi sorotan penting. Menurut Elen, sosialisasi dan kampanye kesadaran secara intensif dan berkelanjutan sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat.
"Penting untuk terus memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak buang air besar sembarangan, serta memastikan sanitasi yang layak tersedia," tambahnya.
Elen juga menyampaikan bahwa penguatan regulasi dan penegakan hukum harus diperkuat untuk memastikan kepatuhan masyarakat.
"Peraturan yang melarang BABS harus ditegakkan dengan tegas, disertai sanksi bagi pelanggar untuk memberikan efek jera," tegasnya.
Kadinkes Provinsi Sumsel, Trisnawarman, M.Kes., Sp.KKLP, turut menambahkan bahwa program ini dilakukan untuk mempercepat pencapaian komitmen bersama antara pemerintah pusat dan Gubernur Sumsel.
"Saat ini, kita telah mencapai 94% target, tinggal 6% lagi di 10 kabupaten/kota se-Sumsel untuk mencapai 100% Stop Buang Air Besar Sembarangan," ungkap Trisnawarman.
Dalam acara tersebut, juga dilakukan penandatanganan MOU oleh 10 kabupaten/kota di Provinsi Sumsel yang belum mencapai 100% SBS, sebagai bentuk komitmen untuk segera menuntaskan masalah ini. (*)