REL, Lahat - Front Pemuda Lahat (FPL) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Lahat hari ini, dengan dihadiri sekitar 100 peserta aksi lebih.
Aksi ini bertujuan untuk menyoroti dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam pengadaan barang dan jasa di daerah tersebut. Selain itu agar, proses tender yang saat ini sedang berlangsung dapat berjalan transparan, efisien dan akuntabel.
Dalam orasinya, Hendro Juniarto Koordinator Aksi FPL mengungkapkan. Bahwa berdasarkan investigasi yang dilakukan, terdapat indikasi pengaturan tender.
Mereka menduga bahwa ada persekongkolan antara pihak dinas dan peserta tender tertentu, yang menyebabkan evaluasi tender tidak berjalan secara adil.
BACA JUGA:IRT Tertipu Puluhan Juta Setelah Ditipu oleh 'Sepupu'
BACA JUGA:Suganda Lolos Dari Jerat Hukuman Mati
"Jika masalah ini dibiarkan, kami khawatir akan muncul praktik kolusi yang lebih besar. Indikasi yang ada akan laporkan ke komisi pengawas persaingan usaha," tegasnya, Jumat (18/10).
Usia menyampaikan aksinya, selanjutnya perwakilan FPL diterima Pemkab Lahat yang diwakili oleh Asisten II M Ikhsan Fadli SE MM dan Plh Kabag ULP (Unit Layanan Pengadaan) Setda Lahat Fiji Hadroni S.Ip. Serta dikawal oleh Kabag Ops Polres Lahat Kompol Idham Azis dan Pol PP Pemkab Lahat.
Dalam penyampaiannya Asisten II M Ikhsan Fadli SE MM menerima masukan dari teman-teman peserta aksi. Apalagi hal ini jadi pelajaran dan membantu Pemkab Lahat dalam mengawasi kegiatan yang ada.
"Bukan hanya untuk saat ini tapi juga untuk ke depannya agar proyek tender bisa berjalan dengan transparan, efisien dan akuntabel," ungkap Ikhsan.
Masyarakat Lahat berharap aksi ini dapat mendorong pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses pengadaan, agar pembangunan yang dilakukan benar-benar berpihak pada kesejahteraan rakyat.
Demonstrasi berlangsung damai, dengan para peserta menyampaikan aspirasinya melalui spanduk dan poster dan audiensi dengan Pemkab Lahat.. FPL menyatakan komitmennya untuk terus mengawasi dan mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Lahat. (sm)