REL,BACAKORAN.CO - Dalam Kabinet Merah Putih yang baru dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, terdapat penambahan nomenklatur baru dengan dibentuknya empat Kementerian Koordinator (Kemenko) yang berbeda. Namun, kondisi ini juga menyebabkan kebingungan antara para menteri terkait lokasi kantor mereka.
BACA JUGA:Kritik Pedas untuk Nadiem: Kurikulum Merdeka Dinilai Gagal Total
BACA JUGA:Tak Lagi Jadi Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono Resmi Menjadi Kepala Otorita IKN
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, mengungkapkan bahwa hingga saat ini dia belum mendapatkan kepastian mengenai tempat kantornya. "Kami baru mendapatkan informasi dan sedang mencari lokasi yang pas," katanya di Istana.
Senada dengan AHY, Menko Pangan Zulkifli Hasan juga mengaku belum mengetahui lokasi kantornya. “Belum tahu, ya nanti siapa yang mau kasih lah,” ujarnya.
Di sisi lain, Menko Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahenda memastikan bahwa dia akan berkantor di gedung Kementerian Hukum, HAM, dan Pemasyarakatan yang terletak di Jalan Rasuna Said, Jakarta. Sementara itu, Cak Imin, yang menjabat sebagai Menko Pemberdayaan Masyarakat, menyatakan akan "nebeng" di kantor Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) yang dipimpin oleh Pratikno.
BACA JUGA:Penampakan Motor Balap Ducati Milik Adik Bos Tambang Ilegal Batu Bara di Muara Enim
BACA JUGA:Pria di Bangka Tengah Tew** Usai Kemaluannya Disiram Air Mendidih oleh Istrinya
Pelantikan menteri dan wakil menteri tersebut membawa jumlah total menjadi 48 menteri dan 56 wakil menteri. Namun, peningkatan jumlah ini memicu kekhawatiran terkait pemborosan anggaran. Peneliti dari Celios, Hanif Imaduddin, memperkirakan bahwa anggaran untuk gaji dan tunjangan menteri bisa meningkat dari Rp 387,6 miliar menjadi Rp 777 miliar per tahun akibat penambahan tersebut.
Hanif menyoroti bahwa meskipun gaji menteri terkesan kecil, jabatan tersebut dapat memberikan dampak ekonomi yang signifikan, seperti peningkatan nilai saham perusahaan yang dimiliki oleh menteri. Dia juga membandingkan jumlah menteri Indonesia dengan negara-negara lain yang memiliki populasi jauh lebih besar, menekankan bahwa jumlah jumlah menteri tidak selalu berbanding lurus dengan efisiensi pemerintahan.
BACA JUGA:Harapan Masyarakat Sumsel ke Prabowo-Gibran
BACA JUGA:SIAP-SIAP, Mendikdasmen Abdul Mu'ti Siap Kaji Ulang Kurikulum Merdeka dan Ujian Nasional
Presiden Prabowo berargumen bahwa sebagai negara besar, Indonesia memerlukan banyak menteri untuk mengelola pemerintahan secara efektif, namun kritik terkait pemborosan fiskal dan ketimpangan sosial tetap mengemuka di tengah pelantikan kabinet baru ini.(*)