RAKYATEMPATLAWANG – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali berupaya meningkatkan serapan kredit di sektor pertanian guna mengatasi kendala permodalan yang dihadapi petani dan nelayan.
Dalam pernyataannya pada Sabtu (26/10), Deputi Direktur Pengawasan OJK Bali, Rony Ukurta Barus, mengungkapkan bahwa tim percepatan akses keuangan daerah (TPAKD) akan memaksimalkan potensi ekonomi di masing-masing wilayah.
Sebagai langkah konkret, OJK Bali memberikan literasi keuangan kepada perwakilan kelompok tani dan nelayan.
BACA JUGA:BRI Tingkatkan Keleluasaan Transaksi dengan Kenaikan Limit Debit Mulai 29 November 2024
BACA JUGA:Fitur Kirim Barang BRImo Mudahkan UMKM di Muara Enim
Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai pembiayaan pertanian, termasuk kredit alat dan mesin pertanian serta model kemitraan agribisnis dari hulu hingga hilir.
Rony berharap program kredit/pembiayaan sektor prioritas (KPSP) dapat mempercepat akses permodalan bagi petani dan nelayan, meningkatkan produksi pertanian, serta mendukung kemandirian pangan di Bali.
"Kendala permodalan ini berdampak pada produktivitas, sehingga menjadi perhatian utama pemerintah," tambahnya.
Data OJK menunjukkan bahwa realisasi kredit di Bali selama Januari-Agustus 2024 mencapai Rp110,17 triliun, naik 8% dibandingkan tahun lalu.
BACA JUGA:Bahaya Teknologi AI yang Perlu Dibatasi Pemerintah
BACA JUGA:Merayakan Pelayanan Terbaik: BRI Service Excellence Competition 2024 di Balut dengan Warna Retro!
Namun, kredit sektor pertanian hanya mencapai 5,34% dari total, meskipun mengalami pertumbuhan 12,41%.
Pemerintah terus mendorong sektor pertanian dan kelautan sebagai prioritas pembangunan.
Berbagai skema kredit seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan penguatan keuangan mikro agribisnis diharapkan mampu memperkuat sektor ini.
Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan permodalan di sektor pertanian akan semakin meningkat, menciptakan dampak positif bagi perekonomian Bali dan kesejahteraan petani. (*)