REL, Palembang — Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan (Kanwil Kemenkumham Sumsel) membuka layanan pengaduan untuk masyarakat terkait pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang tengah berlangsung.
Kepala Kanwil Kemenkumham Sumsel, Dr. Ilham Djaya, menegaskan bahwa partisipasi masyarakat sangat penting dalam menjaga proses seleksi yang transparan dan akuntabel.
“Masukan, kritik, dan saran dari masyarakat adalah sumber informasi yang sangat berharga bagi pemerintah dalam mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan,” ujar Ilham.
Ia mengimbau agar masyarakat tidak ragu melaporkan segala bentuk kecurangan atau kejanggalan dalam proses seleksi ini.
BACA JUGA:Pengesahan AKD Picu Mosi Tidak Percaya
BACA JUGA:Posko Ngaleh Ase Membludak Dipenuhi Emak-emak
“Setiap laporan akan kami tindaklanjuti dengan serius, profesional, dan transparan. Tujuannya jelas, agar kita bisa menghasilkan pegawai yang berintegritas dan berkualitas terbaik,” tambahnya.
Sebagai bentuk dukungan, Kanwil Kemenkumham Sumsel menyediakan booth layanan informasi dan nomor WhatsApp pengaduan di 082112221136.
Melalui nomor tersebut, masyarakat dan peserta seleksi bebas untuk melapor atau bertanya jika menemukan hal-hal yang dirasa tidak sesuai.
“Kami berharap ini bisa mempercepat penanganan masalah yang muncul dan membuat proses seleksi lebih transparan,” jelas Ilham.
BACA JUGA:Tingkatkan Kompetensi Guru Melalui Ruang Berbagi Ilmu
BACA JUGA:Timnas Italia Naik Peringkat FIFA
Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS di lingkungan Kanwil Kemenkumham Sumsel dijadwalkan berlangsung selama 14 hari, dimulai pada Sabtu, 19 Oktober 2024, hingga Jumat, 1 November 2024, bertempat di Rambang Semesta Ballroom, Palembang.
Diharapkan, dengan adanya kanal pengaduan ini, seleksi CPNS dapat berjalan lebih bersih, tanpa adanya praktik kecurangan, dan menghasilkan aparatur yang berkompeten serta memiliki integritas tinggi.
Layanan pengaduan ini menjadi langkah positif dalam upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam seleksi CPNS, sekaligus mengajak masyarakat untuk turut mengawasi proses yang sedang berlangsung. (*)