Perubahan Kurikulum dan Evaluasi, Mendikdasmen Abdul Mu'ti Tekankan Kebijakan Pendidikan Tidak Buru-Buru
REL, BACAKORAN.CO - Setiap pergantian menteri pendidikan di Indonesia kerap kali membawa kekhawatiran baru di kalangan masyarakat dan pendidik.
yaitu "ganti menteri, ganti kurikulum." Begitu pula dengan sistem evaluasi belajar yang diterapkan.
Kali ini, Mendikdasmen Abdul Mu'ti menyampaikan bahwa ia tidak akan terburu-buru dalam menentukan kebijakan terkait Kurikulum Merdeka yang diwariskan oleh Nadiem Makarim saat menjabat sebagai Mendikbudristek.
Mu'ti mengungkapkan bahwa ia akan terlebih dahulu melakukan kajian mendalam sebelum mengambil keputusan besar dalam sektor pendidikan.
"Kami lihat lah, kami tidak akan buru-buru ambil kebijakan," ujar Mu'ti di Kompleks Kemendikbudristek, pada Senin (21/10/2024).
BACA JUGA:Pastel, Camilan Gurih yang Tetap Eksis, Ini Resep Praktisnya untuk Teman Ngopi Sore
BACA JUGA:Resep Bakso Sapi dengan Kuah Segar dan Gurih
Menurutnya, kebijakan Dikdasmen harus sesuai dengan aspirasi masyarakat dan menjadi bagian dari program yang dijalankan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Evaluasi Aspirasi Masyarakat di Bulan Pertama
Dalam satu bulan pertama jabatannya, Abdul Mu'ti mengaku akan banyak mendengar masukan dari berbagai pihak terkait sistem pendidikan saat ini, termasuk kajian soal perlu atau tidaknya Ujian Nasional (UN) dan sistem zonasi. "Kami akan sangat berhati-hati melihat semua ini," tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya menyerap saran dan masukan selama bulan pertama sebagai pertimbangan dalam merancang kebijakan strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
Perjalanan Perubahan Kurikulum di Indonesia
Perubahan kurikulum di Indonesia bukanlah hal baru. Sejak era kemerdekaan, kurikulum pendidikan nasional telah mengalami berbagai transformasi, mulai dari Rentjana Pelajaran 1947 hingga Kurikulum Merdeka.
Setiap perubahan kurikulum mencerminkan perubahan sosial, politik, budaya, ekonomi, dan perkembangan ilmu pengetahuan yang ada di tengah masyarakat.