Unik, Mendikdasmen Akan Minta Pendapat Pemimpin Redaksi Media Massa Tentang UN

Minggu 03 Nov 2024 - 19:07 WIB
Reporter : Adi Candra
Editor : Adi Candra

Unik, Mendikdasmen Akan Minta Pendapat Pemimpin Redaksi Media Massa Tentang UN

REL, BACAKORAN.CO - Prof. Abdul Mu'ti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), baru-baru ini mengumumkan rencananya untuk meminta masukan dari berbagai pihak terkait kebijakan pendidikan di Indonesia. 

Dalam rangka menentukan langkah yang tepat terkait ujian nasional (UN), zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), dan kesejahteraan guru, Prof. Mu'ti akan berdiskusi dengan akademisi, pemangku kebijakan daerah, serta pemimpin redaksi dari media cetak, online, hingga televisi. 

Langkah ini dianggap cukup unik, karena jarang terjadi seorang menteri melibatkan media massa dalam pengambilan kebijakan pendidikan.

Mengapa Media Massa Ikut Terlibat?

Prof. Mu'ti menjelaskan bahwa masukan dari media massa diharapkan dapat memberikan sudut pandang yang berbeda dan komprehensif untuk membantu pemerintah dalam mengambil kebijakan pendidikan. 

BACA JUGA:Fenomena Langka di Pantai Lagundi! Ribuan Ikan Cireng Naik ke Daratan, Warga Carita Heboh

BACA JUGA:7 Program Beasiswa November 2024 untuk Guru, Siswa, dan Mahasiswa, Lengkap dengan Link Pendaftaran dan Syaratn

"Kami sekali lagi mengharapkan masukan dari berbagai kalangan yang pada waktunya nanti menjadi referensi di Kementerian untuk mengambil kebijakan," kata Prof. Mu'ti di Palembang, Sumatera Selatan, pada Jumat (1/11/2024).

Menurutnya, media massa memiliki pandangan yang luas dan langsung dari masyarakat. Dengan begitu, kebijakan yang diambil dapat lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama di bidang pendidikan yang berpengaruh besar pada masa depan anak bangsa. 

Selain itu, Prof. Mu'ti menyebut bahwa pertemuan khusus akan diadakan dengan para pemimpin redaksi media cetak, elektronik, dan media sosial untuk mendiskusikan isu-isu utama ini.

Fokus Pada Kebijakan UN, PPDB, dan Kesejahteraan Guru

Kebijakan terkait UN menjadi perhatian utama dalam rencana perubahan ini. Prof. Mu'ti menilai, keterlibatan publik dalam proses perumusan kebijakan akan memberikan arah baru yang lebih relevan terhadap sistem pendidikan. "Kami berharap bisa merumuskan kebijakan yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat," lanjutnya.

Namun, muncul pertanyaan besar: apakah ujian nasional masih relevan dalam sistem pendidikan Indonesia saat ini?

BACA JUGA:Tradisi Unik dan Nyeleneh dari Berbagai Belahan Dunia

Kategori :