REL, Palembang - Penjabat Gubernur Sumsel, Agus Fatoni, memimpin Rapat Penanganan Pengendalian Inflasi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 pada Selasa (9/1/2024) di Ruang Rapat Bina Praja.
Rapat tersebut diadakan dengan tujuan menekan angka inflasi di Sumatera Selatan, yang pada Januari 2024 mencapai 3,17%, melebihi rata-rata nasional sebesar 2,61%.
Dalam rapat, Agus Fatoni menyampaikan 4 poin arahan sebagai langkah strategis untuk menangani inflasi.
Pertama, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sumsel dan stakeholder terkait diminta untuk memberikan rencana kegiatan inflasi 2024.
BACA JUGA:Remaja 17 Tahun Diciduk atas Dugaan Penganiayaan
BACA JUGA:Polisi Gadungan Berhasil Raub Uang 50 Juta Dari Dosen Muda
Kedua, setiap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diharapkan berpartisipasi dalam Gerakan Pangan Murah (GPM) melalui Corporate Social Responsibility (CSR).
Ketiga, BUMN diminta melaksanakan GPM melalui CSR di lokasi perusahaan masing-masing, dengan laporan bulanan kepada Gubernur Sumsel.
Terakhir, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumatera Selatan bersama BUMD diinstruksikan melaksanakan Operasi Pasar Murah setiap Senin, Selasa, dan Kamis.
Fatoni, dalam pernyataannya, mengingatkan pentingnya penanganan inflasi yang terkait erat dengan kesejahteraan masyarakat.
"Inflasi di Sumsel di atas angka nasional. Beras, cabai merah, PDAM, rokok, dan komoditas lainnya menjadi penyebab peningkatan inflasi di Sumsel," ucapnya.
Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Ir. S.A Supriono, menambahkan bahwa gerakan Operasi Pasar Murah akan dilaksanakan secara berkesinambungan hingga Februari.
"Kami berharap kegiatan ini dapat dilakukan secara parsial melalui kegiatan OPD masing-masing, dan BUMD/BUMN dapat berkoordinasi secara terstruktur dalam menggunakan CSR," tutur Sekda.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Sumatera Selatan dapat mengatasi peringkat inflasi tertingginya di tingkat nasional. (*)