Mahfud MD Singgung Penanganan Judi Online dan Kasus Ivan Sugianto: Serius atau Sandiwara?
REL, Jakarta, 17 November 2024 – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Prof. Mahfud MD, mengungkapkan keraguan publik terhadap keseriusan penegak hukum.
Menangani dua kasus besar yang tengah menjadi sorotan, yaitu kasus judi online di Komdigi dan penangkapan Ivan Sugianto, sosok yang menyuruh anak SMA bersujud dan menggonggong, yang diduga hanya sandiwara.
Melalui cuitannya di akun resmi X, Mahfud MD mengutip pengalaman masa lalu yang membuat banyak pihak skeptis terhadap proses hukum. Ia menuliskan:
> “Krn pengalaman masa lalu, bnyk yg ragu dan khwatir: penanganan judol di Komdigi takkan sampai menyentuh pejabat yg paling bertanggungjawab dan terlibat; begitu pun penangkapan Ivan Sugianto yang menyuruh anak SMA bersujud dan menggonggong hanya sandiwara, Ivan yang ditangkap adl palsu dan hanya pemeran pengganti."
BACA JUGA:Carel Jotos Polisi di Palembang, Diduga Di Bawah Pengaruh Miras: Upah Rp 25 Ribu Sekali Kawal Truk
Namun, ia menambahkan klarifikasi bahwa sumber terpercaya yang ia peroleh menyebutkan:
1. Penanganan kasus judi online di Komdigi akan mengarah hingga ke pelaku utama, termasuk pejabat terkait.
2. Ivan Sugianto yang ditangkap adalah asli, bukan pemeran pengganti, dan wajahnya akan diperlihatkan ke publik saat pelimpahan ke kejaksaan.
Respon Netizen: Kritik hingga Harapan
Cuitan Mahfud MD memicu berbagai tanggapan dari netizen. Banyak yang menyuarakan keraguan mereka terhadap proses hukum dan penegakan keadilan.
@ida_aslina menyoroti kejanggalan pada penangkapan Ivan Sugianto. Ia mengajak publik memperhatikan perbedaan fisik, seperti bentuk telinga dan lipatan tengkuk, antara pria di bandara dan Ivan yang mengenakan baju tahanan.
@bobby mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam memberantas judi online. Ia menyarankan agar pemerintah tidak hanya menutup situs judi, tetapi juga memblokir sistem pembayaran yang digunakan para pelaku.
@yhuda menuding Polri hanya menjadi alat cukong sejak era sebelumnya, sambil mendesak reformasi jika institusi tersebut ingin kembali dipercaya publik.