REL,BACAKORAN.CO – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam meningkatkan sektor pendidikan dengan mengalokasikan anggaran tertinggi sepanjang sejarah Indonesia dalam APBN 2025. Pernyataan ini disampaikan saat acara Puncak Peringatan Hari Guru Nasional 2024 di Jakarta International Velodrome, Rawamangun.
“Kami menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama dalam APBN kami. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, alokasi anggaran pendidikan mencapai puncaknya,” ujar Prabowo.
Dari total anggaran pendidikan yang mencetak rekor tersebut, Rp 17,51 triliun akan digunakan khusus untuk rekonstruksi dan perbaikan 10.440 sekolah negeri dan swasta di seluruh Indonesia.
BACA JUGA:Pramono Anung-Rano Karno Deklarasikan Kemenangan Sementara di Pilgub DKI Jakarta
BACA JUGA:Prabowo Naikkan Gaji Guru ASN dan Tunjangan Guru Non-ASN di Puncak Hari Guru Nasional
Dana Langsung ke Sekolah
Prabowo menjelaskan bahwa dana rekonstruksi ini akan disalurkan langsung ke rekening sekolah melalui mekanisme transfer tunai. Hal ini bertujuan agar sekolah dapat melakukan rekonstruksi secara swakelola, mulai dari perencanaan hingga pembelian bahan bangunan dari pemasok lokal.
“Dengan pendekatan ini, kami berharap manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar,” tambahnya.
Selain meningkatkan kualitas fisik sekolah, program ini diharapkan dapat memperbaiki proses pembelajaran bagi jutaan siswa dan memberikan fasilitas yang layak bagi para guru.
BACA JUGA:Borussia Dortmund Cetak Bintang Muda Inggris
BACA JUGA:Drama VAR di Villa Park! Gol Morgan Rogers Dianulir
Tantangan dan Komitmen
Meski begitu, Prabowo menyadari bahwa pekerjaan besar masih menanti. Dari sekitar 330.000 sekolah di Indonesia, masih banyak yang membutuhkan perbaikan dan peningkatan kualitas infrastruktur.
"Ini langkah baru awal. Kami berkomitmen untuk bekerja keras agar setiap rupiah dari anggaran negara benar-benar memberikan dampak positif bagi rakyat, khususnya generasi muda," tegas Prabowo.
Langkah pemerintah ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk para guru yang selama ini mengeluhkan minimnya perhatian terhadap kondisi infrastruktur pendidikan.