Implikasi Kebijakan
Eko menegaskan, jika pemerintah pusat segera mengangkat PPPK dan honorer menjadi PNS, masalah di sektor pendidikan akan lebih mudah teratasi. “Langkah ini akan memastikan sistem pendidikan berjalan lancar tanpa gangguan akibat status kepegawaian,” tutupnya.
Kebijakan larangan rekrutmen honorer ini diharapkan menjadi langkah awal menuju perbaikan sistem tenaga kerja di lingkungan pendidikan, sekaligus menciptakan kepastian dan stabilitas bagi para pegawai***
Kategori :