REL, Palembang – Ombudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan Sumatera Selatan (Sumsel) mencatat lonjakan laporan masyarakat sepanjang tahun 2024.
Dalam catatan akhir tahun yang dirilis pada Rabu (1/1/2024), Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumsel, Adrian Agustiansyah, mengungkapkan ada total 677 laporan yang diterima, melampaui target yang ditetapkan.
Adrian menjelaskan, dari total laporan, sebanyak 311 aduan diterima secara reguler, 154 melalui reaksi cepat Ombudsman (RCO), 129 laporan konsultasi, 81 laporan tembusan, dan 2 laporan inisiatif atas prakarsa sendiri (LIAP).
BACA JUGA:Pajak Daerah Sumsel Lebihi Target
BACA JUGA:Beras Kajang Diluncurkan
Mayoritas masalah yang dilaporkan berkaitan dengan pertanahan, pendidikan, dan perumahan serta permukiman.
“Substansi penerimaan laporan didominasi bidang pertanahan sebanyak 122 laporan atau 29 persen. Masalah ini termasuk tertundanya penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) melalui program PTSL di OKU Selatan dan Musi Banyuasin,” jelas Adrian.
Untuk bidang perumahan dan permukiman, terdapat 56 laporan terkait buruknya pelayanan, termasuk minimnya penyediaan lampu jalan di Palembang oleh Dinas Perkimtan.
BACA JUGA:Diduga Konsleting Listrik, Kantor Lurah GIB Nyaris Terbakar
BACA JUGA:Dua Pencuri Trafo PLN di Prabumulih Dibekuk Polisi
Sementara itu, di sektor pendidikan, sebanyak 45 laporan mencakup dugaan penyimpangan prosedur dan penyalahgunaan wewenang dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Kasus menonjol terjadi di SMAN 22 Palembang, di mana 91 siswa yang sebelumnya dinyatakan tidak lulus akhirnya diterima.
Dari target penerimaan sebanyak 297 laporan, Ombudsman Sumsel berhasil mencatat pencapaian hingga 139,73 persen.
Tak hanya itu, jumlah penyelesaian laporan bahkan lebih tinggi dari target, dengan total 415 laporan terselesaikan.
BACA JUGA:Berkecepatan Tinggi, Mobil Terios Hantam Tiang LRT