BACA JUGA:Nahas! Nyalip Truk Tangki, Dua Motor Adu Banteng di Lubuklinggau, Korban Kritis!
BACA JUGA:Viral! Aksi Bajing Loncat Tersangkut di Mobil L300, Tak Bisa Kabur Saat Melaju Kencang
Dampak Sosial dan Lingkungan Pembangunan IKN
Tak hanya dari sisi ekonomi, pembangunan IKN juga menuai kritik terkait dampak sosial dan lingkungan. Alih fungsi lahan untuk proyek ini menyebabkan penggusuran masyarakat adat dan kelompok rentan di Kalimantan Timur.
"Dari aspek lingkungan, proyek ini berisiko merusak ekosistem hutan Kalimantan yang merupakan salah satu paru-paru dunia," kata Achmad.
Data dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyebut bahwa sekitar 200.000 hektare hutan berisiko mengalami deforestasi akibat pembangunan IKN.
Hal ini berpotensi meningkatkan emisi karbon, mengurangi keanekaragaman hayati, serta memicu bencana ekologis seperti banjir dan tanah longsor.
Evaluasi Ulang Proyek IKN, Beban Negara Harus Diperhitungkan
Achmad menegaskan bahwa Presiden Prabowo perlu mengevaluasi proyek ini secara lebih kritis.
Jika tahap pertama pembangunan IKN saja belum menunjukkan hasil yang signifikan, maka mengalokasikan anggaran besar untuk tahap kedua bisa menjadi beban berat bagi keuangan negara.
Menurutnya, pilihan terbaik adalah merealokasi anggaran ke sektor-sektor yang lebih mendesak, seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Namun, jika proyek ini tetap dilanjutkan, maka pendekatan yang lebih efisien harus diterapkan.
"Pemerintah harus memastikan proyek ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas, bukan hanya menjadi proyek ambisius yang membebani APBN," tegas Achmad.
Ia juga menyarankan agar pembangunan IKN lebih banyak melibatkan swasta melalui skema Public-Private Partnership (PPP) atau Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
"Pembangunan infrastruktur memang penting, tetapi lebih penting lagi memastikan setiap rupiah dari APBN digunakan secara bijak untuk kepentingan rakyat, bukan sekadar kepentingan politik segelintir elite," pungkasnya.