REL, Jakarta – Kabar baik bagi para guru honorer yang belum tersertifikasi! Pemerintah akan memberikan dana bantuan langsung sebesar Rp 300.000 hingga Rp 500.000 per bulan kepada mereka yang belum mendapatkan tunjangan sertifikasi.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Prof Abdul Mu’ti, mengungkapkan bahwa verifikasi data penerima akan dilakukan pada 6 Februari 2025 bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS).
Hal ini disampaikannya dalam rapat kerja bersama Komite III DPD RI di Jakarta, Senin (3/2/2025).
Skema Bantuan Langsung Tanpa Perantara
BACA JUGA:Heboh! 34 Peserta Lolos PPPK di Gorontalo Mendadak Dianulir, DPRD Bongkar Dugaan Kejanggalan
Prof Mu’ti menjelaskan bahwa pemerintah kini sedang menyusun skema transfer langsung ke rekening masing-masing guru honorer.
Langkah ini diambil untuk mengurangi hambatan birokrasi serta memastikan tunjangan diterima secara penuh dan tepat waktu.
“Kami akan melakukan verifikasi dan validasi dengan BPS untuk memastikan transfer langsung kepada guru honorer yang berhak menerima bantuan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (4/2/2025).
Respons Pemerintah terhadap Kesejahteraan Guru
BACA JUGA:UNMURA Buka Pendaftaran! Kuliah Sambil Kerja? Bisa Banget!
Kebijakan ini merupakan jawaban atas aspirasi para tenaga pendidik, khususnya guru honorer yang selama ini menghadapi tantangan ekonomi akibat terbatasnya akses terhadap tunjangan profesi.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga telah menyatakan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru non-Aparatur Sipil Negara (ASN).
Saat ini, total anggaran untuk kesejahteraan guru tahun 2025 mencapai Rp 81,6 triliun, meningkat Rp 16,7 triliun dibanding tahun sebelumnya.
Kapan Bantuan Cair?
BACA JUGA:Pendaftaran MAN IC 2025 Tinggal 2 Pekan! Direktur KSKK Ingatkan Siswa agar Tidak Terlewat
Setelah proses verifikasi data oleh BPS, dana bantuan ini akan mulai ditransfer ke rekening guru honorer yang memenuhi syarat.
Saat ini, pemerintah masih menghitung jumlah penerima agar bantuan benar-benar tepat sasaran.
Pemerintah berharap langkah ini dapat mendukung kualitas pendidikan di Indonesia dengan memberikan keadilan bagi para guru honorer yang selama ini kurang mendapat perhatian. **