REL, Empat Lawang - Ratusan tenaga honorer yang tergabung dalam Aliansi Honorer R2 dan R3 Kabupaten Empat Lawang, terdiri dari guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis, menggelar aksi demo menolak status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu pada Senin (3/2/2025).
Aksi tersebut dimulai di depan kompleks kantor Pemkab Empat Lawang dan berlanjut ke lapangan kantor Pemkab Empat Lawang. Para demonstran dengan tegas menyuarakan tuntutan agar pemerintah segera mengangkat mereka sebagai PPPK penuh waktu.
Koordinator aksi, Arteri Ryandi, menegaskan bahwa status paruh waktu dianggap tidak adil bagi honorer yang telah mengabdi selama bertahun-tahun. "Kami menolak status PPPK paruh waktu. Kami meminta pemerintah mengangkat seluruh honorer R2 dan R3 menjadi PPPK penuh waktu tanpa terkecuali," ujarnya.
BACA JUGA:Sumsel Dapat 13 Ribu Vaksin Tahap II Guna Cegah PMK
Selain itu, massa juga menuntut optimalisasi formasi dan alokasi anggaran yang memadai untuk tenaga honorer di Empat Lawang. Mereka berharap pemerintah memberikan perhatian khusus kepada honorer yang telah bekerja belasan hingga puluhan tahun tanpa kejelasan status.
"Kami hanya ingin kepastian dan penghargaan atas pengabdian yang sudah bertahun-tahun. Jangan ada lagi ketidakpastian yang merugikan kami," tambah Arteri.
Aksi tersebut mendapat tanggapan langsung dari Penjabat (Pj) Sekda Empat Lawang, Yulius Sugiantara. Dalam pertemuan dengan perwakilan massa, Yulius berjanji akan menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah pusat.
BACA JUGA:Laporkan Hasil Pelaksanaan Reses II Tahun 2025
"Kami memahami keresahan bapak dan ibu sekalian. Aspirasi ini akan kami sampaikan dan perjuangkan sesuai mekanisme yang ada," ujarnya di hadapan massa.
Meski demikian, para demonstran berharap pemerintah daerah dapat menunjukkan langkah nyata dalam memperjuangkan nasib mereka. "Kami akan terus berjuang sampai ada keputusan yang jelas dan memihak kami," tegas salah satu peserta aksi.
Ini menjadi momentum penting bagi tenaga honorer Empat Lawang yang berharap perubahan kebijakan demi kesejahteraan mereka sebagai abdi negara. (dik)