Dari jumlah tersebut, 15 Kodam akan diperkuat oleh Korem, sementara 22 Kodam lainnya berdiri tanpa Korem.
Selain itu, TNI juga berencana membangun Kodam IKN serta dua batalion baru untuk memperkuat pertahanan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
BACA JUGA:Aturan Baru Seragam ASN dan PPPK 2025: Keseragaman dan Ketentuan Lengkap
Kritik: Pemborosan Anggaran dan Ancaman Demokrasi?
Namun, rencana ini tidak luput dari kritik. Koalisi Masyarakat Sipil Reformasi Sektor Keamanan menilai penambahan Kodam berpotensi menimbulkan sengkarut pengelolaan keamanan dalam negeri serta membebani anggaran negara.
"Mabes TNI harus menghentikan rencana penambahan Kodam di seluruh provinsi. Ini merupakan bentuk pemborosan anggaran pertahanan, sementara pemenuhan dan modernisasi alutsista masih terbatas," tulis koalisi dalam pernyataan resminya, Jumat (1/3/2025).
Koalisi juga menilai kebijakan ini menunjukkan orientasi pembangunan postur TNI yang lebih inward looking (fokus ke dalam negeri) dibandingkan outward looking (menghadapi ancaman eksternal).
BACA JUGA:Gaji ke-13 dan 14 ASN Dihapus? Begini Penjelasan Menpan RB yang Bikin Penasaran!
Mereka khawatir hal ini dapat meningkatkan keterlibatan militer dalam politik dan menghambat profesionalisme TNI.
TNI AL dan AU Juga Lakukan Restrukturisasi
Selain TNI AD, TNI AL juga akan meningkatkan status Pangkalan Utama (Lantamal) menjadi Komando Operasi Utama (Kotama) Operasi dan Pembinaan dengan total 14 Kodamar baru.
Sementara itu, TNI AU berencana meningkatkan status lima Lanud tipe A, dua Lanud tipe B, serta membentuk Lanud tipe C dan skadron baru.
BACA JUGA:Kasus DBD di Sumsel Melonjak Tajam!
Rencana besar ini mengundang pro dan kontra di berbagai kalangan.
Apakah langkah ini memang untuk memperkuat pertahanan nasional, atau justru menjadi beban anggaran di tengah keterbatasan dana modernisasi alutsista?
**