REL, Jayapura – Program makan bergizi gratis yang dicanangkan pemerintah pusat untuk siswa di Papua menuai kritik.
Tokoh pemuda Papua dan Ketua Ormas Bintang Nusantara (Binus), Anton Worabai, menilai kebijakan ini tidak tepat sasaran dan lebih menguntungkan pihak ketiga dibanding memberikan manfaat nyata bagi siswa.
Menurut Anton, masalah utama di Papua bukan sekadar makan gratis di sekolah, melainkan akses pendidikan yang lebih luas dan berkualitas. Ia menyoroti kebutuhan mendesak seperti pendidikan gratis sejak usia dini, pembangunan asrama, penyediaan bus sekolah, serta pemberian seragam gratis bagi siswa yang kurang mampu.
Menu Makan Gratis Diragukan Kandungan Gizinya
Anton juga mempertanyakan efektivitas program ini dari segi nilai gizi yang diberikan kepada anak-anak. Dengan anggaran Rp10 ribu per porsi, ia meragukan menu yang bisa memenuhi standar gizi anak sekolah.
“Makan bergizi dengan anggaran Rp10 ribu per porsi itu tidak masuk akal. Menu apa yang bisa memenuhi gizi anak dengan nominal segitu? Kalau cuma nasi ikan atau nasi telur, itu sudah tersedia di rumah,” ujar Anton, Jumat (8/2/2024).
BACA JUGA:Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Ramadan Akan Diganti Menu Kering Difortifikasi
Ia juga mengkhawatirkan dampak negatif kebijakan ini terhadap peran orang tua dalam memberikan asupan makanan di rumah. Jika terlalu mengandalkan makanan sekolah, perhatian terhadap gizi anak di rumah bisa berkurang.
Hanya Menguntungkan Pihak Ketiga?
Anton menilai program ini berisiko dimanfaatkan oleh pihak ketiga yang bertugas mengelola anggaran, tetapi tidak memberikan dampak signifikan bagi siswa.
"Yang lebih penting adalah memastikan semua anak Papua bisa bersekolah tanpa terkendala biaya. Pemerintah seharusnya fokus pada pendidikan gratis, pembangunan asrama bagi siswa yang tinggal jauh dari sekolah, serta penyediaan sarana pendukung lainnya," tegas Anton.
Ia berharap Presiden Prabowo Subianto bersama Gubernur dan Bupati di Papua dapat mengevaluasi kembali program ini dan menggantinya dengan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat Papua.
"Jika anak-anak kita cerdas, mereka akan mampu menghadapi masa depan dengan baik, berakhlak mulia, dan memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara," tutup Anton.
Evaluasi Diperlukan Demi Masa Depan Papua