Sebagian menilai wajar karena pakaian dinas gubernur dan wakil gubernur harus memiliki standar tertentu, sementara yang lain menganggap anggaran tersebut terlalu besar dan perlu dikaji ulang agar lebih efisien.
BACA JUGA:Jelang Ramadhan, Lapas Empat Lawang Gelar Razia
Sebagai informasi, pengadaan pakaian dinas pejabat daerah memang menjadi bagian dari anggaran rutin setiap tahun, namun jumlahnya bervariasi tergantung kebijakan masing-masing daerah.
Dengan adanya transparansi dalam pengadaan dan efisiensi yang dilakukan Pemprov Banten, masyarakat berharap anggaran yang digunakan benar-benar sesuai kebutuhan tanpa ada pemborosan.
Pengawasan ketat dari berbagai pihak juga diperlukan agar dana publik digunakan seefektif mungkin. **
Kategori :