Namun, ia mengingatkan bahwa hak siswa untuk mendapatkan pendidikan tetap harus diprioritaskan.
Pemerintah Jawa Barat Gandeng TNI dan Polri
BACA JUGA:Polda Sumsel Perketat Pengamanan PSU di Empat Lawang
Rencana penerapan wajib militer ini bukan hanya sekadar wacana. Pemprov Jawa Barat telah berkoordinasi dengan Kodam III/Siliwangi dan Polda Jabar untuk merealisasikan program ini.
"Rencananya mereka yang tertangkap karena balapan liar di jalan kemudian terlibat geng motor atau perkelahian antarpelajar, akan dimasukkan ke program wajib militer," ungkap Dedi Mulyadi usai dilantik di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2/2025).
Namun, hingga kini belum ada regulasi jelas terkait mekanisme pelaksanaannya. Widyaprada Ahli Madya Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Jawa Barat mengingatkan bahwa aturan dan metode penerapan wajib militer harus mempertimbangkan hak anak untuk tetap mendapatkan pendidikan yang layak.
"Secara prinsip, saya setuju dengan wajib militer. Hanya saja, regulasi dan mekanismenya harus jelas serta tetap memperhatikan hak anak dalam pembelajaran," tegasnya.
BACA JUGA:Kejagung Geledah Rumah Mohammad Riza Chalid Terkait Kasus Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah
Apakah Wajib Militer Solusi Tepat?
Pro dan kontra terkait kebijakan ini terus berkembang. Sebagian pihak menilai bahwa langkah ini dapat memberikan efek jera bagi siswa yang kerap terlibat tawuran dan balap liar.
Namun, di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa pendekatan ini justru bisa menambah beban siswa dan tidak menyelesaikan akar permasalahan kenakalan remaja.
Yang jelas, kebijakan ini masih membutuhkan kajian mendalam sebelum benar-benar diterapkan di sekolah-sekolah Jawa Barat.
BACA JUGA:Konsolidasi Penuh Demi Kemenangan JM-Fai
Apakah wajib militer akan menjadi solusi atau justru menimbulkan polemik baru?
**