Kritik terhadap pengelolaan anggaran TNI semakin mencuat, mengingat kondisi ekonomi yang tengah menekan berbagai sektor.
Di sisi lain, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) turut menyoroti revisi UU TNI.
Mereka menegaskan bahwa revisi ini berpotensi memperluas kewenangan TNI di luar bidang pertahanan dan membuka jalan bagi anggota militer untuk menduduki jabatan sipil.
Hal ini dinilai bertentangan dengan semangat reformasi yang seharusnya menjadikan TNI sebagai alat pertahanan negara tanpa intervensi dalam ranah sosial politik.
BACA JUGA:Sebut The Reds Tim Terbaik Liga Inggris
Publik mendesak DPR RI dan pemerintah untuk mempertimbangkan kembali revisi UU TNI secara lebih transparan dan melibatkan partisipasi masyarakat.
Sementara itu, temuan anggaran celana dalam TNI menjadi simbol kritik terhadap pengelolaan anggaran negara yang dianggap kurang akuntabel dan tidak sesuai dengan kebutuhan prioritas nasional. **