kesepakatan itu. Ini yang paling mungkin terjadi, tapi berarti birokrasi menjadi lebih panjang
Praktik seperti itu agak aneh. Setelah ada Danantara, seharusnya Kementerian BUMN hanya sebagai
regulator. Tentu regulator tidak akan cawe-cawe terlalu jauh. Sampai menerbitkan SK susunan direksi
dan komisaris.
Tentu saya terlalu mencela itu. Mungkin saja sekarang ini masih dalam masa transisi. Masih cari bentuk
yang terbaik. Rasanya bentuk yang terbaik adalah: Kementerian BUMN tidak ada lagi. Ini sesuai saja
dengan cita-citanya awal: bahwa Kementerian BUMN hanya sementara, menunggu terbentuknya
holding seperti Danantara.
Soal siapa regulatornya bisa hanya satu badan kecil. Atau dikembalikan ke menkeu. Bahkan ke Setneg.
Regulator sebenarnya adalah DPR --sudah diwujudkan dalam bentuk UU BUMN.
Mungkin kelak UU ini yang perlu disempurnakan lagi. Yakni menjadi UU yang sepenuhnya meregulasi
Danantara. Tanpa perlu satu pun pasal aturan pelaksanaan.
Saat ini baru UU Pers yang tanpa diperlukan terbitnya aturan pelaksanaan. Dengan demikian DPR
menjadi regulator yang sebenarnya. Tanpa perlu instansi pemerintah untuk menerbitkan aturan
pelaksanaan.
Tahap berikutnya: istilah BUMN hilang dari kamus mana pun. Diganti dengan nickname baru: Danantara