Rel, Bacakoran.co – Wacana pendidikan dasar gratis bagi seluruh siswa di Indonesia menghadapi tantangan besar.
Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyatakan belum mampu membebaskan biaya pendidikan SD dan SMP swasta, seperti yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Dalam rapat bersama Komisi X DPR RI pada Kamis (10/7/2025), Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti, menjelaskan bahwa untuk menggratiskan seluruh pendidikan dasar di Indonesia, baik negeri maupun swasta, pemerintah membutuhkan anggaran sebesar Rp183,4 triliun.
“Usulan total ya, dari simulasi tersebut baik swasta maupun negeri Rp183,4 triliun,” ujar Suharti dalam rapat yang disiarkan melalui kanal YouTube DPR RI.
???? Kapasitas Fiskal Tak Mencukupi
Saat ini, pagu indikatif anggaran Kemendikdasmen hanya mencapai Rp33,65 triliun untuk tahun 2026. Bahkan setelah melakukan usulan penambahan sebesar Rp71,11 triliun, total anggaran yang tersedia baru menyentuh Rp104,76 triliun—jauh dari kebutuhan riil.
Artinya, pemerintah masih kekurangan lebih dari Rp78 triliun untuk dapat membiayai seluruh pendidikan dasar secara gratis, termasuk sekolah swasta.
BACA JUGA:Kebakaran Hebat di Desa Tanjung Ning Simpang, Begini Cerita nya
BACA JUGA:Dokumen Pendaftaran Djarum Beasiswa Plus 2025, Ditutup 11 Juli! Segera Lengkapi Syaratnya
???? Akan Dilakukan Secara Bertahap
Menghadapi keterbatasan ini, Suharti menegaskan bahwa kebijakan pembebasan biaya sekolah swasta akan dilakukan bertahap, bukan serentak.
“Pemenuhan akan dilakukan secara bertahap. Ini sudah jadi prinsip yang disepakati bersama,” kata Suharti.
Sejumlah lembaga terkait saat ini tengah menyusun skema pembiayaan alternatif, agar ke depan, pendidikan dasar gratis bisa diwujudkan tanpa membebani fiskal negara secara berlebihan.
???? Sistem Subsidi: Miskin Dibebaskan, Mampu Berkontribusi
Meski belum bisa gratis sepenuhnya, pemerintah menekankan bahwa siswa dari keluarga tidak mampu akan dibebaskan dari seluruh biaya pendidikan. Sementara itu, keluarga yang tergolong mampu tetap diminta berkontribusi terhadap pembiayaan sekolah swasta.