Rel, Jakarta – Kondisi sarana pendidikan di Indonesia kembali menjadi sorotan.
Anggota Komisi X DPR RI, Muhammad Hilman Mufidi, mendesak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk segera memperbaiki fasilitas pendidikan, khususnya di wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T).
“Kami mengapresiasi komitmen pemerintah yang konsisten mengalokasikan 20 persen APBN untuk sektor pendidikan. Namun kami berharap, perbaikan sarana dan prasarana harus menjadi prioritas agar mimpi Indonesia Emas 2045 benar-benar terwujud,” ujar Hilman di Jakarta, Senin (1/9/2025).
Kelas Rusak Masih Jadi Masalah Serius
Hilman mengungkapkan, masih banyak siswa yang penuh semangat belajar, namun terbatas oleh minimnya fasilitas pendidikan. Ia menyebut data Kemendikdasmen tahun ajaran 2024/2025, yang mencatat terdapat 1,18 juta ruang kelas SD di Indonesia, namun 60 persen di antaranya mengalami kerusakan.
BACA JUGA:Raja Gaming Mobile 2025! 4 HP Snapdragon 8 Elite Paling Gahar
“Rinciannya, 27,22 persen rusak ringan, 22,27 persen rusak sedang, dan 10,81 persen rusak berat. Bagaimana peserta didik bisa belajar nyaman kalau ruang kelasnya saja tidak layak?” tegasnya.
Menurut Hilman, perbaikan ruang kelas, laboratorium, hingga sarana digital adalah kebutuhan mendesak agar anak bangsa tidak tertinggal menghadapi era globalisasi.
Guru Harus Diperhatikan
Selain sarana, Hilman juga menyoroti peran guru sebagai pilar utama pendidikan. Ia meminta pemerintah memperkuat dukungan berupa beasiswa dan tunjangan agar kesejahteraan guru meningkat.
“Guru adalah garda terdepan pertumbuhan pendidikan Indonesia. Mereka harus mendapat perhatian lebih agar bisa bekerja secara optimal,” ujarnya.
Program Revitalisasi Pendidikan
Menanggapi hal itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti sebelumnya menyampaikan bahwa pemerintah telah memperluas cakupan program revitalisasi dan renovasi satuan pendidikan.
Jumlah sekolah penerima manfaat bertambah 32,4 persen, dari semula 10.440 sekolah menjadi 13.763 sekolah. Program ini juga menyerap tenaga kerja lokal hingga 422.981 orang, melalui mekanisme swakelola sekolah dengan melibatkan masyarakat.