Bahasa Inggris Wajib di SD Mulai 2027, 90 Ribu Lebih Sekolah Masih Kekurangan Guru

Selasa 25 Nov 2025 - 18:30 WIB
Reporter : Adi Candra
Editor : Adi Candra

Rel, Bacakoran.co – Pemerintah memastikan mata pelajaran Bahasa Inggris akan menjadi pelajaran wajib di sekolah dasar (SD) mulai tahun ajaran 2027/2028. 

Namun, persoalan besar muncul: lebih dari 90 ribu SD di Indonesia belum memiliki guru Bahasa Inggris.

Hal ini diungkapkan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, dalam acara Ngopi Bareng Media peringatan Hari Guru Nasional 2025 di Jakarta, Senin (24/11/2025).

Dari total 150.447 SD di seluruh Indonesia, hanya 49.216 sekolah yang memiliki kandidat guru Bahasa Inggris. Artinya, sebanyak 90.447 SD masih kosong tanpa tenaga pengajar khusus mata pelajaran tersebut.

BACA JUGA:Pemilihan Guru Favorit PGRI & Harian Rakyat Empat Lawang Diserbu Peserta, 1.150 Kupon Siap Diundi Hari Ini!

BACA JUGA:Harga Mulai Rp 1,3 Juta! Samsung A07 Resmi Jadi Primadona Akhir Tahun

“Kita bisa melihat bahwa guru kelas yang tidak punya guru bahasa Inggris jumlahnya sangat besar. Dari 150 ribu lebih sekolah, baru 49 ribu yang memiliki kandidat guru bahasa Inggris, sedangkan 90 ribu lebih belum punya,” jelas Nunuk.

2027 Jadi Tahun Wajib, Pemerintah Kejar Ketertinggalan

Mulai tahun 2027, Bahasa Inggris akan diajarkan sebagai mata pelajaran wajib mulai kelas 3 SD. Kebijakan ini sebelumnya telah diumumkan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, sebagai bagian dari peningkatan kompetensi literasi global sejak dini.

Untuk mengejar kekurangan guru, Kemendikdasmen mulai memberikan pelatihan Bahasa Inggris bagi guru pada 2025. Program besar-besaran ini akan berlangsung bertahap:

2025: Pelatihan gelombang awal.

2026: Target melatih 60.000 guru.

2027 (Juli): Menuntaskan kesiapan 90.447 sekolah yang belum memiliki guru Bahasa Inggris.

Nunuk menegaskan bahwa penyiapan tenaga pendidik tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat melalui UPT, tetapi juga bekerja sama dengan LPTK, perguruan tinggi keguruan, prodi Bahasa Inggris, sektor swasta, hingga berbagai komunitas pendidikan.

“Bukan hanya tugas UPT kita, tapi juga LPTK, prodi bahasa Inggris, pihak swasta, partisipasi semesta, semuanya kita ajak agar sekolah-sekolah siap ketika Bahasa Inggris jadi mata pelajaran wajib,” jelas Nunuk.

Kategori :