REL, Musi Rawas - Pelantikan 186 pejabat MUSI RAWAS pada 22 Maret 2024 melanggar Surat Edaran Mendagri. Buntutnya, SK Pelantikan 186 pejabat Musi Rawas tersebut dibatalkan setelah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Menanggapi batalnya SK pelantikan 186 pejabat tersebut, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Musi Rawas David Pulung secara tersirat tak mau disalahkan
Menurut David, SE Mendagri tentang larangan melakukan pelantikan dikeluarkan pada 29 Maret 2024. Sementara pelantikan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dilaksanakan pada 22 Maret 2024.
David Pulung mengaku kaget setelah mendapatkan Surat Edaran Mendagri yang melarang adanya pelantikan pejabat pasca pelantikan pejabat di Musi Rawas 22 Maret 2024.
BACA JUGA:Pendaftaran Calon Bupati di Bulan Agustus
BACA JUGA:Penumpang Arus Balik Mudik Alami Lonjakan
BKPSDM Musi Rawas mengira, pelantikan yang dilakukan berjalan seperti biasa tanpa harus meminta izin kepada Kemendagri.
“Tapi setelah adanya SE itu kita konsultasi ke Kemendagri dan kebijakannya ya mencabut SK seperti itu,” terang David Pulung.9
Ditambahkan David, pencabutan SK pelantikan tidak hanya terjadi di Musi Rawas. Melainkan terjadi di berbagai daerah di Indonesia pasca keluarnya SE Mendagri.
Sebelumnya Bupati Musi Rawas Hj Ratna Machmud membatalkan 5 keputusan berkaitan dengan pelantikan 186 pejabat.
BACA JUGA:Penumpang Arus Balik Mudik di Kabupaten Empat Lawang Alami Lonjakan
BACA JUGA:Mengklarifikasi Masa Depan Bersama Bayern Munich
Pembatalan 5 keputusan Bupati Musi Rawas tersebut secara otomatis membatalkan SK pelantikan 186 pejabat Musi Rawas yang dilantik pada 22 Maret 2024.
Ada 2 poin yang menjadi pertimbangan pembatalan SK pelantikan 186 pejabat dalam surat yang ditandatangani Bupati Musi Rawas Hj Ratna Machmud tertanggal 4 April 2024 tersebut.
Pertama, berdasarkan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3/1575/SJ tanggal 29 Maret 2024 perihal Kewenangan Kepala Daerah yang Melaksanakan Pilkada dalam Aspek Kepegawaian, batas akhir pergantian Pejabat adalah mulai tanggal 22 Maret 2024.