Gaji Kades, Sekretaris Kades dan Perangkat Kades di Tahun 2024 Naik, Benarkah?

Reporter: Reri Afrian |

Editor: Edo |

Sabtu , 31 Aug 2024 - 10:49

Doc/Foto/Ist--

Perubahan signifikan dalam pengaturan penggajian perangkat desa terjadi pada 28 Februari 2019, ketika Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.

Peraturan ini menjadi titik balik penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan perangkat desa, dengan Pasal 81 sebagai fokus utamanya.

Pasal ini secara khusus mengatur tentang penghasilan tetap bagi kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya.

Besarnya penghasilan tetap ini disesuaikan dengan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan ruang 2A.

Ini merupakan langkah maju yang signifikan, karena mengaitkan kesejahteraan perangkat desa dengan standar gaji yang diterapkan pada PNS.

Besaran Penghasilan Tetap Perangkat Desa Tahun 2024

Mulai tahun 2024, besaran penghasilan tetap untuk perangkat desa ditetapkan sebagai berikut:

1. Kepala Desa

Penghasilan tetap kepala desa paling sedikit adalah Rp2.426.640 per bulan, setara dengan 120% dari gaji pokok PNS golongan ruang 2A.

Ini merupakan kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

2. Sekretaris Desa

Gaji sekretaris desa minimal adalah Rp2.224.420 per bulan, setara dengan 110% dari gaji pokok PNS golongan ruang 2A.

Peran sekretaris desa yang krusial dalam administrasi desa diakui dengan besaran gaji ini.

gaji kades, sekretaris kades dan perangkat kades di tahun 2024 naik, benarkah?                            rel,empatlawang.bacakoran.co.id - dalam beberapa tahun terakhir, perhatian terhadap kesejahteraan perangkat desa di indonesia telah meningkat secara signifikan. 
langkah ini dimulai dengan upaya pemerintah untuk mengatur penggajian perangkat desa secara lebih rinci dan terstruktur. 
perubahan ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan kinerja para perangkat desa, yang merupakan ujung tombak pemerintahan di tingkat desa.
baca juga:ini 4 tips hidup sehat untuk meningkatkan kualitas hidup anda
baca juga:ini 3 orang paling kaya di jambi: pemilik kekayaan dan kisah sukses mereka
landasan hukum penggajian perangkat desa
dasar hukum yang mengatur penggajian perangkat desa berasal dari peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014, yang merupakan peraturan pelaksanaan dari. undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. 
peraturan ini kemudian mengalami perubahan melalui peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2015.
aturan ini menegaskan bahwa penghasilan tetap bagi perangkat desa harus dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (apbdes), dengan sumber utama dari alokasi dana desa (add).
add merupakan dana yang disalurkan oleh pemerintah kabupaten atau kota dan digunakan secara khusus untuk membayar penghasilan tetap perangkat desa. 
berbeda dengan dana desa (dd) yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn) dan digunakan untuk pembangunan desa, add fokus pada kesejahteraan perangkat desa.
baca juga:adian napitupulu kritik kinerja anies baswedan:
baca juga:gaji pns akan kembali naik pada 2025, berikut daftar nominalnya saat in! benarkah?
perubahan pengaturan penggajian: langkah menuju kesejahteraan yang lebih baik
perubahan signifikan dalam pengaturan penggajian perangkat desa terjadi pada 28 februari 2019, ketika presiden joko widodo menandatangani peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2019. 
peraturan ini menjadi titik balik penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan perangkat desa, dengan pasal 81 sebagai fokus utamanya. 
pasal ini secara khusus mengatur tentang penghasilan tetap bagi kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya.
besarnya penghasilan tetap ini disesuaikan dengan gaji pokok pegawai negeri sipil (pns) golongan ruang 2a. 
ini merupakan langkah maju yang signifikan, karena mengaitkan kesejahteraan perangkat desa dengan standar gaji yang diterapkan pada pns.
baca juga:pp 28/2024: ribuan pabrik rokok di ambang penutupan, gappri peringatkan krisis nasional
baca juga:timnas indonesia u-20 siap hadapi thailand di laga kedua seoul earth on us cup 2024
besaran penghasilan tetap perangkat desa tahun 2024
mulai tahun 2024, besaran penghasilan tetap untuk perangkat desa ditetapkan sebagai berikut:
1. kepala desa
penghasilan tetap kepala desa paling sedikit adalah rp2.426.640 per bulan, setara dengan 120% dari gaji pokok pns golongan ruang 2a. 
ini merupakan kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
2. sekretaris desa
gaji sekretaris desa minimal adalah rp2.224.420 per bulan, setara dengan 110% dari gaji pokok pns golongan ruang 2a. 
peran sekretaris desa yang krusial dalam administrasi desa diakui dengan besaran gaji ini.
3. perangkat desa lainnya
penghasilan tetap perangkat desa lainnya, seperti kepala urusan, kepala seksi, dan kepala dusun, minimal adalah rp2.022.200 per bulan, setara dengan 100% dari gaji pokok pns golongan ruang 2a. 
meskipun nominal gaji ini mungkin terlihat lebih kecil dibandingkan dengan profesi lainnya, penting diingat bahwa penghasilan tetap tersebut belum termasuk berbagai tunjangan lain seperti tunjangan hari raya (thr) dan tunjangan purna tugas yang akan menambah kesejahteraan perangkat desa.
baca juga:pdip beri penjelasan terkait kabar anies baswedan diminta maju pilgub jawa barat
baca juga:ribut poster anies baswedan, eggi sudjana: “kalau rekayasa, bukan salah saya”
dampak positif bagi pembangunan desa
dengan adanya aturan baru mengenai gaji kepala desa dan perangkatnya, diharapkan kesejahteraan mereka akan meningkat secara signifikan. 
dampak dari peningkatan kesejahteraan ini tidak hanya dirasakan oleh para perangkat desa, tetapi juga oleh seluruh masyarakat desa. 
dengan kesejahteraan yang lebih terjamin, perangkat desa dapat lebih fokus dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka, yang pada akhirnya akan mendorong kemajuan dan pembangunan di desa.
kesejahteraan perangkat desa yang lebih baik juga diharapkan dapat mengurangi angka korupsi di tingkat desa, karena dengan pendapatan yang memadai, mereka tidak akan tergoda untuk melakukan tindakan yang merugikan masyarakat.
baca juga:1.326 personel gabungan siaga amankan demo ojol dan kurir hari ini
baca juga:pilkada 2024 menjadi fokus utama, prabowo subianto belum tentukan nama menteri
ini adalah langkah penting menuju pemerintahan desa yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
dengan langkah-langkah ini, pemerintah menunjukkan komitmen yang kuat untuk memperkuat pemerintahan desa sebagai fondasi penting dalam sistem pemerintahan indonesia. 
diharapkan, dengan kesejahteraan yang meningkat, perangkat desa dapat menjadi motor penggerak pembangunan desa yang lebih baik dan berkelanjutan.(*)