Penundaan QR Code BBM: Solusi Tepat atau Beban Baru Bagi Masyarakat?

Doc/Foto/Ist--

Sejumlah pihak menilai bahwa sosialisasi mengenai penggunaan QR code belum dilakukan secara maksimal. Anggota DPRD Kota Makassar, Azwar, merangkum edukasi kepada masyarakat sebelum kebijakan ini diterapkan. Menurutnya, penerapan kebijakan tanpa persiapan yang matang hanya akan menimbulkan kebingungan dan ketidaknyamanan di masyarakat.

Azwar menekankan bahwa sosialisasi yang masif harus dilakukan terlebih dahulu, terutama karena kebijakan ini menyasar masyarakat menengah ke bawah yang tidak semuanya melek teknologi. Ia juga menyarankan agar Pertamina meninjau ulang kebijakan ini dan mencari solusi yang lebih mudah diakses oleh semua kalangan.

BACA JUGA:Penyelundupan BBM Olahan dari Muba ke Lahat Terbongkar, Tersangka Ditangkap Saat Pengiriman

BACA JUGA:Pemerintah Akan Atur Pembelian BBM Subsidi, Kriteria Kendaraan Ditentukan 1 September 2024

Harapan ke Depan

Meski menghadapi tantangan, beberapa pengendara menyambut baik penggunaan sistem digital seperti MyPertamina. Mereka berpendapat bahwa kebijakan ini akan mempermudah pendistribusian subsidi BBM dan memastikan bahwa subsidi tersebut tepat sasaran. Pengendara lain yang berhasil mendaftar mengaku tidak mengalami kesulitan dan menyelesaikan proses hanya dalam 15 menit.

Ke depan, diharapkan pemerintah dan Pertamina dapat memperbaiki sistem dan memperluas sosialisasi agar masyarakat lebih siap menghadapi perubahan ini. Dengan persiapan yang matang dan pendekatan inklusif, kebijakan ini dapat berjalan lancar tanpa menyulitkan masyarakat yang berhak mendapatkan subsidi BBM.

BACA JUGA:Polres Lahat Gelar Penertiban Gudang BBM Ilegal

BACA JUGA:Pertalite dan Solar Bakal Dibatasi dari Subsidi BBM

Kesimpulan

Penerapan kode QR dalam pembelian BBM bersubsidi merupakan langkah yang dilakukan untuk memastikan subsidi tepat sasaran. Namun, tanpa persiapan dan sosialisasi yang matang, kebijakan ini berpotensi menyulitkan masyarakat, terutama mereka yang belum familiar dengan teknologi digital. Pemerintah dan Pertamina diharapkan dapat meninjau ulang kebijakan ini dan memberikan solusi yang lebih mudah diakses oleh semua kalangan.(*)

 

 

 

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan