Akan Dihapus? Mendikdasmen Abdul Mu'ti Angkat Bicara Soal Kurikulum Merdeka dan Sistem Zonasi PPDB di Era Prab

Reporter: Adi Candra |

Editor: Adi Candra |

Sabtu , 26 Oct 2024 - 06:15

Akan Dihapus? Mendikdasmen Abdul Mu'ti Angkat Bicara Soal Kurikulum Merdeka dan Sistem Zonasi PPDB di Era Prabowo-abdul mu'ti mendikdasmen ist/net-

Abdul Mu’ti memahami kekhawatiran masyarakat, namun ia menekankan bahwa setiap kebijakan pasti memiliki sisi positif dan negatif. “Kami perlu waktu untuk mengevaluasi semua dampak kebijakan ini sebelum membuat perubahan besar,” ungkapnya.

Pernyataan ini menunjukkan kehati-hatian pemerintah dalam mengambil langkah guna menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik tanpa menimbulkan ketidakpastian di kalangan masyarakat.

Rencana Wajib Belajar 13 Tahun

Selain membahas Kurikulum Merdeka dan Sistem Zonasi, Abdul Mu’ti juga mengumumkan rencana untuk memperpanjang program wajib belajar menjadi 13 tahun.

Hal ini diharapkan akan meningkatkan tingkat pendidikan rata-rata di Indonesia dan memberi siswa waktu yang lebih lama untuk menyerap ilmu. Program wajib belajar 13 tahun ini nantinya akan mencakup tingkat PAUD, SD, SMP, hingga SMA/SMK.

Kebijakan wajib belajar 13 tahun ini disambut dengan berbagai pandangan.

Ada yang menganggapnya sebagai langkah positif untuk meningkatkan kualitas pendidikan, sementara ada pula yang menilai kebijakan ini perlu dipersiapkan dengan baik agar tidak menambah beban bagi siswa dan orang tua.

Harapan untuk Pendidikan yang Lebih Baik di Era Pemerintahan Prabowo

Dengan segala kebijakan baru yang sedang dikaji, Mendikdasmen Abdul Mu’ti berharap dapat menciptakan sistem pendidikan yang lebih merata dan berkualitas di era pemerintahan Presiden Prabowo.

Pendekatan Abdul Mu’ti yang mengutamakan dialog dan masukan dari berbagai pihak menunjukkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memperbaiki sistem pendidikan Indonesia melalui cara yang inklusif dan partisipatif.

Langkah-langkah ini diharapkan mampu menjawab tuntutan masyarakat untuk sistem pendidikan yang lebih adil dan merata, sambil tetap memberikan ruang untuk inovasi dan fleksibilitas bagi sekolah dalam mendidik generasi penerus bangsa.

akan dihapus? mendikdasmen abdul mu'ti angkat bicara soal kurikulum merdeka dan sistem zonasi ppdb di era prab                            akan dihapus? mendikdasmen abdul mu'ti angkat bicara soal kurikulum merdeka dan sistem zonasi ppdb di era prabowo
rel, bacakoran.co - pada senin, 24 oktober 2024, menteri pendidikan dasar dan menengah (mendikdasmen), abdul mu’ti, angkat bicara mengenai masa depan kurikulum merdeka dan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (ppdb). 
kedua kebijakan ini sebelumnya diusung oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan (kemendikbud), namun kerap menjadi polemik di tengah masyarakat, khususnya di kalangan orang tua siswa yang menganggap sistem ini memiliki banyak kekurangan.
dikaji ulang: tidak serta merta dihapus
abdul mu’ti menyampaikan bahwa rencana penghapusan kurikulum merdeka dan sistem zonasi ppdb memerlukan kajian mendalam terlebih dahulu. "harus kita kaji dulu, karena program ini ada plus minusnya, selalu ada pro dan kontra dalam setiap kebijakan,” ujarnya.
menurutnya, keputusan semacam ini harus diambil dengan sangat hati-hati karena akan berdampak luas pada sistem pendidikan nasional.
mendikdasmen menegaskan bahwa untuk mencapai keputusan yang tepat, dirinya akan meminta masukan dari berbagai pihak, baik dari kalangan pemerintah maupun masyarakat. 
abdul mu’ti juga menambahkan bahwa sebagai mendikdasmen, ia berkomitmen untuk menjadi pemimpin yang selalu mendengar aspirasi rakyat dan memastikan setiap kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan.
baca juga:gaji guru naik 2025, abdul mu'ti pastikan anggaran sudah disiapkan dalam apbn
baca juga:viral! abdul mukti ajari siswi mengerjakan pr, sosok calon menteri pendidikan dasar menengah dipuji netizen
pro dan kontra di masyarakat terhadap kurikulum merdeka dan sistem zonasi ppdb
kurikulum merdeka diperkenalkan sebagai langkah reformasi pendidikan untuk memberi kebebasan pada sekolah dalam menyusun kurikulum sesuai kebutuhan lokal. 
sementara itu, sistem zonasi ppdb dimaksudkan untuk pemerataan kualitas pendidikan di semua sekolah negeri, sehingga siswa dapat bersekolah di tempat yang dekat dengan tempat tinggal mereka. namun, keduanya menghadapi kritik dari sebagian masyarakat. 
banyak orang tua mengeluhkan bahwa sistem zonasi ppdb sering kali membuat siswa sulit masuk ke sekolah favorit. sementara kurikulum merdeka, meskipun memberikan fleksibilitas, dinilai tidak merata penerapannya dan membingungkan bagi sebagian guru dan siswa.
abdul mu’ti memahami kekhawatiran masyarakat, namun ia menekankan bahwa setiap kebijakan pasti memiliki sisi positif dan negatif. “kami perlu waktu untuk mengevaluasi semua dampak kebijakan ini sebelum membuat perubahan besar,” ungkapnya. 
pernyataan ini menunjukkan kehati-hatian pemerintah dalam mengambil langkah guna menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik tanpa menimbulkan ketidakpastian di kalangan masyarakat.
baca juga:pro dan kontra kurikulum merdeka dalam pendidikan: langkah menuju pembelajaran bermakna atau tantangan baru?
baca juga:5 sma terbaik di jambi tahun 2024: pilihan utama untuk pendidikan berkualitas
rencana wajib belajar 13 tahun
selain membahas kurikulum merdeka dan sistem zonasi, abdul mu’ti juga mengumumkan rencana untuk memperpanjang program wajib belajar menjadi 13 tahun. 
hal ini diharapkan akan meningkatkan tingkat pendidikan rata-rata di indonesia dan memberi siswa waktu yang lebih lama untuk menyerap ilmu. program wajib belajar 13 tahun ini nantinya akan mencakup tingkat paud, sd, smp, hingga sma/smk.
kebijakan wajib belajar 13 tahun ini disambut dengan berbagai pandangan. 
ada yang menganggapnya sebagai langkah positif untuk meningkatkan kualitas pendidikan, sementara ada pula yang menilai kebijakan ini perlu dipersiapkan dengan baik agar tidak menambah beban bagi siswa dan orang tua.
harapan untuk pendidikan yang lebih baik di era pemerintahan prabowo
dengan segala kebijakan baru yang sedang dikaji, mendikdasmen abdul mu’ti berharap dapat menciptakan sistem pendidikan yang lebih merata dan berkualitas di era pemerintahan presiden prabowo. 
pendekatan abdul mu’ti yang mengutamakan dialog dan masukan dari berbagai pihak menunjukkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memperbaiki sistem pendidikan indonesia melalui cara yang inklusif dan partisipatif.
langkah-langkah ini diharapkan mampu menjawab tuntutan masyarakat untuk sistem pendidikan yang lebih adil dan merata, sambil tetap memberikan ruang untuk inovasi dan fleksibilitas bagi sekolah dalam mendidik generasi penerus bangsa. 
baca juga:sekum pp muhammadiyah dipercaya prabowo jabat menteri dikdasmen, begini profil abdul mu'ti
baca juga:siap-siap, mendikdasmen abdul mu'ti siap kaji ulang kurikulum merdeka dan ujian nasional
keputusan terkait nasib kurikulum merdeka dan sistem zonasi ppdb akan sangat dinantikan oleh masyarakat, mengingat dampaknya yang begitu besar terhadap masa depan pendidikan indonesia.***

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Koran Rel 18 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan