Mendikdasmen Undang Seluruh Kadisdik untuk Evaluasi Sistem Zonasi PPDB

Reporter: Adi Candra |

Editor: Adi Candra |

Sabtu , 26 Oct 2024 - 08:00

abdul mu'ti, -ist/net-

Sementara itu, Abdul Mu'ti menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan zonasi sejauh ini menghadapi sejumlah persoalan, baik dari segi regulasi maupun teknis di lapangan.

Sebelum melakukan perubahan besar, pihak kementerian ingin mendengarkan lebih dulu masukan langsung dari kepala dinas di tingkat provinsi.

“Kami di kementerian akan mendengarkan bagaimana sesungguhnya pelaksanaan zonasi di lapangan,” ujar Mu'ti dalam keterangannya di Jakarta.

Menurutnya, pemerintah daerah berperan penting sebagai pelaksana kebijakan zonasi, sehingga masukan dari kadisdik provinsi sangat diharapkan untuk memperbaiki kebijakan ini.

Mu'ti menambahkan, pihak kementerian sengaja mengundang para kadisdik provinsi terlebih dahulu karena jika langsung melibatkan tingkat kabupaten/kota, jumlahnya akan terlalu banyak. "Harapan kami, kadisdik provinsi bisa menyampaikan permasalahan dan solusi yang efektif untuk sistem zonasi ini," pungkasnya.

Dengan rencana ini, diharapkan sistem zonasi dapat terus ditingkatkan dan diperbaiki agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi di tiap wilayah.

Dukungan pemerintah pusat yang melibatkan daerah diharapkan mampu memberikan solusi nyata untuk memperkecil kesenjangan dalam sistem pendidikan di Indonesia.***

mendikdasmen undang seluruh kadisdik untuk evaluasi sistem zonasi ppdb                            mendikdasmen undang seluruh kadisdik untuk evaluasi sistem zonasi ppdb
rel, bacakoran.co - menteri pendidikan dasar dan menengah (mendikdasmen) abdul mu'ti berencana mengumpulkan kepala dinas pendidikan (kadisdik).
kadisdik dari seluruh provinsi di indonesia untuk membahas dan mengevaluasi kebijakan zonasi dalam sistem penerimaan peserta didik baru (ppdb). 
upaya ini merupakan langkah penting dalam mendengarkan masukan dari setiap daerah terkait pelaksanaan kebijakan zonasi, yang selama ini kerap menimbulkan polemik di masyarakat.
kepala dinas pendidikan, pemuda, dan olahraga (disdikpora) diy, didik wardaya, mengungkapkan meskipun belum menerima undangan resmi, pihaknya sangat mengapresiasi inisiatif ini. 
menurut didik, pelibatan provinsi dalam diskusi kebijakan zonasi bisa menghasilkan solusi yang lebih tepat sasaran sesuai kondisi masing-masing daerah.
"syukur kita dilibatkan, kan lebih baik. dengan mengundang daerah, berarti pemerintah pusat ingin mendapatkan masukan mengenai kondisi dan tantangan yang dihadapi tiap provinsi, sehingga kebijakan yang diambil akan lebih relevan," ujar didik.
baca juga:gaji guru naik 2025, abdul mu'ti pastikan anggaran sudah disiapkan dalam apbn
baca juga:viral! abdul mukti ajari siswi mengerjakan pr, sosok calon menteri pendidikan dasar menengah dipuji netizen
didik berharap, melalui evaluasi menyeluruh ini, dapat diidentifikasi mana saja yang perlu perbaikan sehingga tidak ada lagi perbedaan besar dalam kualitas pendidikan antarwilayah. 
kebijakan yang ada saat ini, menurutnya, tetap harus dievaluasi agar bisa lebih fleksibel dan tidak menyulitkan pelaksanaannya di lapangan.
“saya berharap jika ada perubahan, sebaiknya tidak terlalu drastis, agar kita tidak perlu memulai dari awal. yang terpenting adalah melakukan perbaikan pada aspek-aspek yang saat ini masih dirasa kurang sesuai,” lanjut didik.
sistem zonasi saat ini masih mengacu pada empat jalur penerimaan, yaitu jalur zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua, dan prestasi. 
dengan kebijakan zonasi ini, ppdb berusaha menciptakan pemerataan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat, meskipun tantangan di lapangan tetap ada.
baca juga:pro dan kontra kurikulum merdeka dalam pendidikan: langkah menuju pembelajaran bermakna atau tantangan baru?
baca juga:kabid pendidikan musi rawas divonis 1 tahun penjara
sementara itu, abdul mu'ti menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan zonasi sejauh ini menghadapi sejumlah persoalan, baik dari segi regulasi maupun teknis di lapangan. 
sebelum melakukan perubahan besar, pihak kementerian ingin mendengarkan lebih dulu masukan langsung dari kepala dinas di tingkat provinsi.
“kami di kementerian akan mendengarkan bagaimana sesungguhnya pelaksanaan zonasi di lapangan,” ujar mu'ti dalam keterangannya di jakarta. 
menurutnya, pemerintah daerah berperan penting sebagai pelaksana kebijakan zonasi, sehingga masukan dari kadisdik provinsi sangat diharapkan untuk memperbaiki kebijakan ini.
mu'ti menambahkan, pihak kementerian sengaja mengundang para kadisdik provinsi terlebih dahulu karena jika langsung melibatkan tingkat kabupaten/kota, jumlahnya akan terlalu banyak. "harapan kami, kadisdik provinsi bisa menyampaikan permasalahan dan solusi yang efektif untuk sistem zonasi ini," pungkasnya.
dengan rencana ini, diharapkan sistem zonasi dapat terus ditingkatkan dan diperbaiki agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi di tiap wilayah. 
baca juga:sekum pp muhammadiyah dipercaya prabowo jabat menteri dikdasmen, begini profil abdul mu'ti
baca juga:siap-siap, mendikdasmen abdul mu'ti siap kaji ulang kurikulum merdeka dan ujian nasional
dukungan pemerintah pusat yang melibatkan daerah diharapkan mampu memberikan solusi nyata untuk memperkecil kesenjangan dalam sistem pendidikan di indonesia.***