Muratara Nomor 1 Daerah Rawan Pilkada di Sumsel
Muratara daerah rawan Pilkada 2024 di Sumsel-Doc/Foto.Ist-
REL,BACAKORAN.CO – Kapolda Sumatera Selatan (Sumsel), Irjen Pol Andi Rian R Djajadi, SIK, MH, menyoroti situasi Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) yang menempati peringkat pertama sebagai daerah rawan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Provinsi Sumsel. Penetapan ini berdasarkan Indeks Kerawanan Pilkada (IKP) Bawaslu dan Indeks Potensi Kerawanan (IPK) Pilkada 2024 oleh Polri.
BACA JUGA:Gardu Induk Empat Lawang Siap Beroperasi 30 November 2024 Setelah 14 Tahun Mangkrak
BACA JUGA:Konsleting Listrik Kabel Pompa Air Atap dan Dinding Rumah Fathul Hangus Terbakar
Dalam kunjungannya di Graha Pena Sumatera Ekspres, Selasa (29/10), Irjen Andi Rian menekankan bahwa tingkat ketegangan dalam pilkada sangat dipengaruhi oleh sikap para calon kepala daerah. “Pemilih akan bersitegang kalau para calonnya bersitegang. Kalau calonnya tenang, adem, konstituen juga adem,” ujarnya.
Pada debat kandidat perdana Pilkada Muratara di Palembang, Selasa malam (30/10), sempat terjadi pengusiran antara pendukung dari tiga pasangan calon, sehingga polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan untuk membubarkan massa. Hal ini menambah kekhawatiran terhadap potensi gangguan kamtibmas, terutama mengingat Muratara juga rentan terhadap berbagai ancaman, seperti bencana banjir, kebakaran hutan, hingga peredaran narkoba.
BACA JUGA:Diduga Sakit, Tukang Becak Terjatuh dan Meninggal di Tempat Mangkal
BACA JUGA:Mantan Kades Merapi Resmi Menggantikan Posisi Widia
Untuk memitigasi ketegangan, Kapolda Sumsel berencana mendiskusikan calon kepala daerah di Muratara, Lubuklinggau, dan Musi Rawas pada 5 November mendatang. “Kami akan menggandeng tokoh masyarakat untuk menciptakan suasana yang nyaman,” ungkapnya. Menurutnya, pilkada memiliki dinamika yang lebih intens dibandingkan pemilihan presiden karena adanya hubungan personal antara pemilih dan kandidat.
Meskipun Muratara dan beberapa daerah lainnya dinyatakan rawan, Irjen Andi Rian menegaskan bahwa IKP dan IPK bukanlah ancaman, melainkan parameter pengawasan dan kewaspadaan pengamanan. “Ini adalah alat bagi kami untuk mengukur kesiapan pengamanan saat pilkada,” jelasnya.
BACA JUGA:Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik, Dorong Kemandirian Masyarakat
BACA JUGA:Kenaikan Biaya Paspor Disesuaikan dengan Kebutuhan Pemohon
Dia juga telah berkoordinasi dengan KPU Sumsel dan Bawaslu untuk mengedepankan diksi yang lebih positif. “Namanya pemilihan kepala daerah, bukan pertandingan kepala daerah. Tidak ada menang-kalah, yang ada terpilih dan tidak terpilih,” tuturnya.
Irjen Andi Rian mengimbau masyarakat untuk menghindari penyebaran berita negatif dan hoaks, baik di media mainstream maupun media sosial, serta mengedepankan literasi terhadap program calon kepala daerah. “Mudah-mudahan Sumsel tidak seperti yang dijelaskan dalam pemetaan kerawanan ini. Insya Allah,” tutupnya.(*)