Kompak Tentang Aturan Keuangan Premier League

REL, Inggris - Manchester City dan Aston Villa kini menjadi sorotan setelah Aston Villa bergabung dengan City dalam konflik terkait aturan Associated Party Transaction (APT) yang semakin memanas di Premier League.

Ketegangan ini berawal dari tuduhan terhadap Manchester City atas pelanggaran lebih dari 100 aturan Financial Fair Play (FFP) pada awal tahun 2023.

Kasus tersebut bermula dari investigasi selama empat tahun yang mencakup periode antara 2009 hingga 2018.

 Jika terbukti bersalah, Manchester City terancam menghadapi sanksi berat seperti denda besar, pengurangan poin, larangan transfer, hingga kemungkinan dikeluarkan dari Premier League. 

Meski begitu, klub yang diasuh Pep Guardiola tersebut tetap mempertahankan klaim mereka atas ketidakbersalahan.

Konflik ini semakin memanas ketika Aston Villa secara terbuka mendukung Manchester City. 

Laporan dari The Telegraph menyebutkan bahwa Villa mendesak Premier League untuk menunda pemungutan suara penting terkait aturan APT yang dijadwalkan pada Jumat ini.

Dalam surat yang dikirimkan ke klub-klub Premier League lainnya, Villa menyoroti tiga alasan utama untuk menunda pemungutan suara antara lain, kemungkinan tantangan hukum baru, ketidakpastian terkait hasil dari putusan tribunal independen dan potensi perubahan lebih lanjut pada buku aturan setelah diperkenalkannya regulator independen.

BACA JUGA:Makin Percaya Diri di Liverpool

BACA JUGA:Deschamps Siap Evaluasi Peran

Dukungan ini dianggap signifikan, terutama karena hubungan kepemilikan Villa yang semakin bersimpati terhadap posisi Manchester City, yang dimiliki oleh grup Abu Dhabi.

Manchester City sebelumnya gagal dalam usahanya untuk menghapus aturan APT, meskipun beberapa komponen dari aturan tersebut dinyatakan tidak sah oleh tribunal independen. 

Namun, City melancarkan tantangan hukum baru terhadap perubahan aturan sponsor yang diajukan Premier League.

Laporan dari The Times menyatakan bahwa City telah menghubungi klub-klub lain untuk mendapatkan tujuh suara yang diperlukan guna memblokir perubahan aturan tersebut.