Jakarta Tak Lagi DKI, Prabowo Sahkan UU Baru: Apa Dampaknya?
Presiden RI : Prabowo Subianto -Doc/Foto.Ist-
Dalam konteks Pilkada Jakarta 2024, perubahan ini berpotensi memengaruhi posisi calon terpilih, khususnya Pramono Anung dan Rano Karno, yang digadang-gadang sebagai pasangan kandidat kuat. Dengan perubahan nomenklatur, status mereka sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta akan berubah menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
Perubahan ini bersifat administratif dan simbolis, tetapi juga memiliki implikasi politis. Sebagai ibu kota negara, Jakarta sebelumnya memiliki posisi istimewa. Namun, dengan pemindahan ibu kota ke Nusantara, Jakarta akan kehilangan status "ibu kota negara," meski tetap mempertahankan status daerah khusus.
BACA JUGA:Presiden Bashar al-Assad Mundur dan Tinggalkan Suriah, Proses Pengalihan Kekuasaan Berlangsung Damai
BACA JUGA:Gunung Emas 53 Juta Ton di Kalimantan: Penipuan yang Mengguncang Dunia
Konteks Pemindahan IKN
Pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Nusantara merupakan proyek besar yang dimulai sejak era Presiden Jokowi. Dengan disahkannya UU 151/2024, langkah hukum untuk memperkuat posisi Jakarta sebagai wilayah otonomi khusus semakin jelas. Ini memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi transformasi Jakarta dari ibu kota negara menjadi provinsi khusus yang tidak lagi memegang status sebagai pusat pemerintahan.
Presiden Prabowo Subianto diperkirakan akan mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemindahan IKN dalam waktu dekat. Keppres ini akan menjadi langkah konkret dalam proses pemindahan ibu kota, meskipun masih ada perdebatan mengenai kesiapan infrastruktur dan anggaran di Nusantara.
BACA JUGA:Cuaca Ekstrem, Warga Diminta Waspadai Pohon Rawan Tumbang
BACA JUGA:Peraturan Baru: Kenaikan Gaji Pokok Pensiun PNS dari Pangkat 1 Hingga 4
Kesimpulan
Disahkannya UU Nomor 151 Tahun 2024 merupakan langkah strategis untuk memperjelas status Jakarta di tengah proses pemindahan ibu kota ke Nusantara. Perubahan nomenklatur jabatan Gubernur, Wakil Gubernur, dan anggota DPRD bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam masa transisi. Langkah ini juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam mempercepat proses pemindahan ibu kota negara.
Sementara itu, Pramono Anung dan Rano Karno sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta 2024 diperkirakan akan tetap memegang posisi strategis meski terjadi perubahan nomenklatur. Pengesahan UU ini menggarisbawahi pentingnya pengaturan hukum yang jelas dalam konteks pemindahan IKN dan status baru Jakarta sebagai Provinsi Daerah Khusus***
- Tag
- Share
-
-
