Jakarta Tak Lagi DKI, Prabowo Sahkan UU Baru: Apa Dampaknya?

Reporter: Edo |

Editor: Edo |

Senin , 09 Dec 2024 - 10:00

Presiden RI : Prabowo Subianto -Doc/Foto.Ist-

REL,BACAKORAN.CO – Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta. UU ini mengubah nomenklatur jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta serta sejumlah istilah lainnya yang berkaitan dengan status Jakarta sebagai daerah khusus.

Perubahan ini merupakan revisi dari UU Nomor 2 Tahun 2024 yang diterbitkan pada era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Penyesuaian nomenklatur dilakukan seiring dengan proses pemindahan Ibu Kota Negara ke Nusantara, Kalimantan Timur.

Perubahan Utama dalam UU Nomor 151/2024

1. Perubahan Sebutan Gubernur dan Wakil Gubernur

Sebelumnya, pejabat terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Jakarta disebut Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Kini, nomenklaturnya diubah menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

2. Perubahan Status Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Anggota DPRD dari wilayah Jakarta yang sebelumnya menggunakan istilah "Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta" kini disesuaikan menjadi Anggota DPRD Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Hal yang sama berlaku untuk nomenklatur yang digunakan bagi anggota DPR RI dan DPD yang berasal dari wilayah Jakarta.

3. Pengaturan Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN)

UU ini juga mengatur bahwa keputusan terkait pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara akan ditetapkan melalui Keputusan Presiden. Meski demikian, waktu resmi pemindahan belum ditentukan dalam UU ini.

Dampak Perubahan terhadap Pramono-Rano

jakarta tak lagi dki, prabowo sahkan uu baru: apa dampaknya?                            rel,bacakoran.co – presiden prabowo subianto resmi menandatangani undang-undang nomor 151 tahun 2024 tentang provinsi daerah khusus jakarta. uu ini mengubah nomenklatur jabatan gubernur dan wakil gubernur jakarta serta sejumlah istilah lainnya yang berkaitan dengan status jakarta sebagai daerah khusus.
perubahan ini merupakan revisi dari uu nomor 2 tahun 2024 yang diterbitkan pada era presiden joko widodo (jokowi). penyesuaian nomenklatur dilakukan seiring dengan proses pemindahan ibu kota negara ke nusantara, kalimantan timur.
baca juga:skb cpns 2024 dimulai: ini jadwal, lokasi, dan aturan penting yang harus diketahui
baca juga:peraturan baru: kenaikan gaji pokok pensiun pns dari pangkat 1 hingga 4
perubahan utama dalam uu nomor 151/2024
1. perubahan sebutan gubernur dan wakil gubernur
sebelumnya, pejabat terpilih dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) di jakarta disebut gubernur dan wakil gubernur daerah khusus ibu kota jakarta. kini, nomenklaturnya diubah menjadi gubernur dan wakil gubernur provinsi daerah khusus jakarta.
2. perubahan status anggota dewan perwakilan rakyat daerah (dprd)
anggota dprd dari wilayah jakarta yang sebelumnya menggunakan istilah "daerah khusus ibu kota jakarta" kini disesuaikan menjadi anggota dprd provinsi daerah khusus jakarta. hal yang sama berlaku untuk nomenklatur yang digunakan bagi anggota dpr ri dan dpd yang berasal dari wilayah jakarta.
baca juga:rame-rame naik gaji: isu kenaikan gaji pegawai negara dan dampaknya pada kinerja dan pelayanan publik
baca juga:aturan kelulusan dan perangkingan pppk 2024 yang wajib diketahui
3. pengaturan pemindahan ibu kota negara (ikn)
uu ini juga mengatur bahwa keputusan terkait pemindahan ibu kota negara dari provinsi daerah khusus ibu kota jakarta ke ibu kota nusantara akan ditetapkan melalui keputusan presiden. meski demikian, waktu resmi pemindahan belum ditentukan dalam uu ini.
dampak perubahan terhadap pramono-rano
dalam konteks pilkada jakarta 2024, perubahan ini berpotensi memengaruhi posisi calon terpilih, khususnya pramono anung dan rano karno, yang digadang-gadang sebagai pasangan kandidat kuat. dengan perubahan nomenklatur, status mereka sebagai gubernur dan wakil gubernur daerah khusus ibu kota jakarta akan berubah menjadi gubernur dan wakil gubernur provinsi daerah khusus jakarta.
perubahan ini bersifat administratif dan simbolis, tetapi juga memiliki implikasi politis. sebagai ibu kota negara, jakarta sebelumnya memiliki posisi istimewa. namun, dengan pemindahan ibu kota ke nusantara, jakarta akan kehilangan status "ibu kota negara," meski tetap mempertahankan status daerah khusus.
baca juga:presiden bashar al-assad mundur dan tinggalkan suriah, proses pengalihan kekuasaan berlangsung damai
baca juga:gunung emas 53 juta ton di kalimantan: penipuan yang mengguncang dunia
konteks pemindahan ikn
pemindahan ibu kota negara dari jakarta ke nusantara merupakan proyek besar yang dimulai sejak era presiden jokowi. dengan disahkannya uu 151/2024, langkah hukum untuk memperkuat posisi jakarta sebagai wilayah otonomi khusus semakin jelas. ini memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi transformasi jakarta dari ibu kota negara menjadi provinsi khusus yang tidak lagi memegang status sebagai pusat pemerintahan.
presiden prabowo subianto diperkirakan akan mengeluarkan keputusan presiden (keppres) terkait pemindahan ikn dalam waktu dekat. keppres ini akan menjadi langkah konkret dalam proses pemindahan ibu kota, meskipun masih ada perdebatan mengenai kesiapan infrastruktur dan anggaran di nusantara.
baca juga:cuaca ekstrem, warga diminta waspadai pohon rawan tumbang
baca juga:peraturan baru: kenaikan gaji pokok pensiun pns dari pangkat 1 hingga 4
kesimpulan
disahkannya uu nomor 151 tahun 2024 merupakan langkah strategis untuk memperjelas status jakarta di tengah proses pemindahan ibu kota ke nusantara. perubahan nomenklatur jabatan gubernur, wakil gubernur, dan anggota dprd bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam masa transisi. langkah ini juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam mempercepat proses pemindahan ibu kota negara.
sementara itu, pramono anung dan rano karno sebagai calon gubernur dan wakil gubernur jakarta 2024 diperkirakan akan tetap memegang posisi strategis meski terjadi perubahan nomenklatur. pengesahan uu ini menggarisbawahi pentingnya pengaturan hukum yang jelas dalam konteks pemindahan ikn dan status baru jakarta sebagai provinsi daerah khusus***

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Koran Rel 12 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan